Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap menerapkan sejumlah kebijakan strategis demi menjaga stabilitas perbankan domestik. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian serta gejolak ekonomi global yang sedang terjadi.
Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), lembaga ini terus aktif berdiskusi dan bertukar pikiran dalam setiap pertemuan rutin maupun saat menerima pemutakhiran data terbaru, seperti dikutip dari Investortrust.
"Kami memberikan masukan terhadap forum KSSK," ujar Anggito dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2026, di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Otoritas ini mengemban dua peran utama, yakni sebagai penjamin dana nasabah sekaligus otoritas dalam resolusi bank. Bersamaan dengan itu, program sosialisasi dan edukasi perbankan kepada masyarakat luas terus digalakkan guna meningkatkan pemahaman publik.
Dalam mendukung program pemerintah menjaga kepercayaan para penanam modal, institusi ini memastikan seluruh proses penjaminan dan resolusi berjalan objektif sesuai regulasi dan kesepakatan tingkat layanan (SLA) yang berlaku.
"Misalnya, kami menetapkan proses resolusi itu dalam waktu lima hari. Itu kami penuhi untuk menjaga kredibilitas dari kebijakan dan kami pastikan seluruh proses bank dalam resolusi yang disampaikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kami proses sesuai ketentuan yang berlaku," ujar dia.
Di samping itu, instansi ini juga senantiasa terbuka dalam melayani kebutuhan informasi dari publik, khususnya yang berkaitan dengan penghitungan pengembalian biaya jaminan.
"Dalam hal terdapat beberapa keinginan untuk mendapatkan informasi lebih, kami selalu melayani," ucap dia.
