Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberikan pembekalan bagi para penerima beasiswa negara tersebut. Dilansir dari Nasional, kolaborasi ini dilakukan melalui fasilitasi program Persiapan Keberangkatan (PK) oleh TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sejak Senin (4/5/2026) hingga Sabtu (9/5/2026).
Program ini menyasar calon penerima dan penerima beasiswa jenjang magister (S2) serta doktor (S3) untuk studi di universitas dalam maupun luar negeri. Kepala Dinas Angkatan Udara Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana memberikan konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya dalam kegiatan tersebut.
"Terkait informasi tersebut, benar bahwa TNI Angkatan Udara memfasilitasi pelaksanaan program Persiapan Keberangkatan (PK) yang diselenggarakan oleh LPDP di Lanud Halim Perdanakusuma," kata Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, Kepala Dinas Angkatan Udara.
Nyoman menambahkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai tahap awal bagi para akademisi sebelum mereka memulai masa studi. Personel dari Lanud Halim Perdanakusuma turut diterjunkan guna mengisi sesi-sesi pelatihan yang dibutuhkan dalam rangkaian agenda tersebut.
"Sebagai bagian dari pembekalan sebelum memasuki masa studi," kata Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana, Kepala Dinas Angkatan Udara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pelibatan unsur militer bertujuan untuk memperkokoh semangat nasionalisme. Peserta mendapatkan materi mengenai penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, hingga pembentukan karakter yang berlandaskan rasa cinta terhadap Tanah Air.
"Jadi, utamanya itu, biar mentalnya kuat, cinta negara, dan bisa balik lagi ke sini dan menyumbang ilmunya di sini," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Selain penguatan mental, pemerintah juga mengarahkan fokus studi para penerima beasiswa ke bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Kebijakan ini diambil untuk menjawab tantangan penguasaan teknologi tingkat tinggi yang menjadi kebutuhan mendesak bagi pembangunan Indonesia di masa depan.
"Kami akan ubah itu karena kita harus meningkatkan pemakaian teknologi ke depan. Kalau nggak, kita ketinggalan," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Lukmanul Hakim menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas dan instruktur TNI dalam pembekalan ini merupakan praktik yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Program PK diposisikan sebagai fondasi penting bagi para awardee agar memiliki etika dan tanggung jawab sosial selama menempuh pendidikan.
"Bukan yang pertama kali," jelas Lukmanul Hakim, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP.
Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian materi kebangsaan dan kepemimpinan bertujuan agar mahasiswa dapat menjalani studi dengan optimal. Hal ini berkaitan erat dengan posisi mereka sebagai pemegang beasiswa yang didanai oleh negara.
"PK bertujuan untuk membekali penerima beasiswa dengan penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial, sehingga awardee dapat menjalani masa studi dengan optimal serta bertanggung jawab sebagai penerima beasiswa negara," jelas Lukmanul Hakim, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP.
Menanggapi langkah tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan catatan agar kerja sama dengan TNI dilakukan secara proporsional. Ia mengingatkan bahwa identitas utama LPDP adalah instrumen pendanaan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sipil melalui riset dan pengembangan ilmu.
"Secara substansi, rencana pelibatan TNI dalam program LPDP perlu dilihat sangat hati-hati," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Menurutnya, pelibatan militer masih bisa diterima jika tujuannya terbatas pada penguatan kapasitas disiplin atau bidang strategis pertahanan. Namun, ia menekankan agar hal tersebut tidak sampai mengubah arah kebijakan pendidikan nasional secara luas.
"Kalau pelibatan TNI dimaksudkan dalam konteks penguatan kapasitas tertentu, misalnya disiplin, kepemimpinan, atau dukungan pada bidang strategis seperti pertahanan, itu masih bisa dipahami sepanjang proporsinya jelas dan tidak menggeser tujuan utama LPDP," kata Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
