Laba industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring mengalami penurunan sebesar 21,68 persen year on year (YoY) hingga mencapai nilai Rp 680 miliar per Maret 2026, seperti dilansir dari Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penurunan ini dipicu oleh lonjakan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) industri yang merangkak naik dari posisi 77,88 persen pada Maret 2025 menjadi 86,68 persen pada Maret 2026.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memberikan analisisnya terkait pemenuhan regulasi baru yang membebani anggaran korporasi pada Selasa (19/5).
"Jadi, pasti ada peningkatan beban operasional umum hingga peningkatan informasi teknologi untuk memastikan platform comply terhadap aturan yang berlaku," ucap Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios.
Aturan bertahap yang diimplementasikan sepanjang 2025 sampai 2026 tersebut meliputi Peraturan OJK (POJK) 40/2024 serta Surat Edaran OJK (SEOJK) 19/2025.
"Saya rasa juga ada faktor dari eksternal platform yang membuat beban meningkat," ujar Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios.
Pengeluaran pemasaran industri juga membengkak demi membangun kembali reputasi dan memikat pemberi serta peminjam dana pascamaraknya kasus hukum dalam beberapa bulan terakhir.
"Keduanya bisa menaikkan beban dari platform. Di satu sisi, bunga manfaat dari platform juga tidak ada kenaikan. Artinya, laba bisa makin tertekan," tutur Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios.
Tekanan profitabilitas diperparah oleh proses banding terkait persoalan suku bunga di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta buruknya tata kelola internal pada sejumlah penyelenggara fintech.
Meskipun demikian, peningkatan penyaluran pembiayaan dinilai tetap berpotensi mendorong total pendapatan industri guna menyamai atau melewati perolehan laba akhir tahun 2025 yang menembus Rp 2,27 triliun.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengonfirmasi bahwa tingginya tantangan pasar menjadi variabel utama di balik penyusutan laba bersih sektor ini.
"Selain itu, banyaknya pengguna dengan credit scoring buruk sangat memengaruhi turunnya profit," ungkap Entjik Djafar, Ketua Umum AFPI.
Asosiasi menyatakan pelaku usaha terpaksa mengalokasikan anggaran besar untuk bermitra dengan penyedia layanan penilaian kredit eksternal demi memperketat seleksi kelayakan calon peminjam dana.
