Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap wacana pemerintah yang akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari setiap pekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional.
Kritik tersebut disampaikan sehubungan dengan risiko penurunan kualitas layanan di sektor ketenagakerjaan dan hambatan bagi dunia usaha. Dilansir dari Investortrust, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan pengkajian mendalam karena interaksi fisik sangat krusial dalam pelayanan publik.
Penegasan Said Iqbal merujuk pada sektor ketenagakerjaan yang sangat bergantung pada kehadiran petugas secara langsung di lapangan atau kantor guna menyelesaikan berbagai sengketa pekerja.
"Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR, dan upah. Begitu juga dengan pengawasan terhadap pelaksanaan syarat dan norma kerja di perusahaan. Semua ini tidak bisa dilakukan secara WFH, tetapi harus tatap muka," ujarnya Said Iqbal, Presiden KSPI.
Said juga memberikan gambaran mengenai ketidaksesuaian kebijakan tersebut dengan ritme operasional di sektor manufaktur. Menurutnya, proses perizinan yang melibatkan pemerintah akan terhambat jika aparatur negara tidak bekerja secara penuh di kantor.
"Dari sisi perusahaan atau pabrik swasta, tidak mungkin menerapkan WFH karena produksi harus berjalan terus. Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu, maka akan berdampak pada proses perizinan, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing," ungkap Said Iqbal, Presiden KSPI.
Pihak buruh menilai argumentasi pemerintah mengenai penghematan anggaran serta efisiensi bahan bakar minyak (BBM) melalui WFH merupakan alasan yang lemah. KSPI menyarankan ASN menggunakan moda transportasi umum sebagai solusi penghematan tanpa mengurangi kualitas kerja.
"WFH bagi ASN hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap penghematan anggaran dan BBM. Kalau pemerintah serius ingin melakukan penghematan, seharusnya fokus pada pengurangan anggaran proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung bagi rakyat," tegas Said Iqbal, Presiden KSPI.
Melalui pernyataannya, Said menekankan bahwa efisiensi energi sebenarnya bisa dicapai melalui kedisiplinan penggunaan listrik di area kantor. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru demi mengejar kesan praktis.
"Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan yang ada. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja," pungkas Said Iqbal, Presiden KSPI.
