Penyaluran pembiayaan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir serta cenderung bergerak menurun baru-baru ini. Fenomena hambatan pembiayaan ini dipicu oleh peningkatan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) serta lesunya daya beli masyarakat menengah ke bawah, dikutip dari Investor Daily.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat volume pembiayaan UMKM bertumbuh terbatas sebesar 0,12% year on year (yoy) menjadi Rp 1.498,64 triliun pada Maret 2026. Capaian tersebut sedikit membaik jika dibandingkan dengan performa Februari 2026 yang sempat mengalami kontraksi 0,56% yoy.
Kualitas pembiayaan di sektor ini menunjukkan rasio NPL UMKM yang berada pada level cukup tinggi yakni 4,60%. Indikator risiko tersebut tergolong besar jika disandingkan dengan rasio NPL perbankan secara makro yang bertengger di angka 2,14%.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha P. Kuantan, memberikan konfirmasi mengenai dinamika pembiayaan tersebut. Kenaikan risiko pembiayaan membuat pihak perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam menyalurkan modal usaha.
"Memang benar pertumbuhan kreditnya turun. Ini karena NPL-nya meningkat dan memang terkait dengan pendapatan masyarakat menengah ke bawah saat ini masih terbatas," ujar Dhaha.
Tekanan risiko yang meninggi mengarahkan sektor perbankan mengambil opsi pembatasan penyaluran modal secara selektif. Kebijakan ini menyasar lini UMKM karena dinilai mempunyai kerentanan yang lebih tinggi terhadap guncangan situasi ekonomi.
"(Kondisi ini) mendorong bank-bank itu melakukan selective lending. Jadi untuk sektor-sektor UMKM, bank akan lebih pilih-pilih sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan," tutur Dhaha.
Penurunan kecepatan penyaluran modal usaha terjadi merata di hampir seluruh tipe bank. Penurunan porsi ini menyelimuti kelompok bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank umum swasta nasional (BUSN), bank pembangunan daerah (BPD), hingga kantor cabang bank asing (KCBA).
Sektor usaha masyarakat ini sejatinya memegang peran krusial sebagai penopang pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus instrumen utama pembiayaan perbankan. Bank Indonesia saat ini terus melakukan pemantauan mendalam terhadap variabel-variabel penekan pembiayaan UMKM.
"Hal ini menjadi perhatian bagi kami, perlu upaya-upaya untuk mendorong UMKM sehingga bisa kembali menjadi motor untuk pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi," terang Dhaha.
Statistik Bank Indonesia memperlihatkan porsi pembiayaan UMKM terhadap total portofolio kredit perbankan menyusut menjadi 17,16% pada April 2026. Angka tersebut merosot dari posisi Desember 2025 yang sebesar 17,59% dan Desember 2024 yang sempat menyentuh 19,24%.
Pada segmen perbankan BUMN, porsi pembiayaan usaha masyarakat tergelincir dari 25,66% pada Desember 2024 menuju angka 22,23% pada April 2026. Penurunan porsi kepemilikan modal ini mencerminkan kehati-hatian bank pelat merah.
Untuk kelompok BUSN, pangsa pembiayaan sektor ini menipis ke level 12,28%, lebih rendah daripada posisi Desember 2025 sebesar 12,4% dan Desember 2024 sebesar 13,51%. Sementara pada kelompok BPD, porsi pembiayaan landai ke angka 17,71% pada April 2026 dari sebelumnya 18,2% pada Desember 2025.
Menyikapi tren penurunan ini, Bank Indonesia menaruh harapan pada beberapa program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Stimulus tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak kembali daya beli masyarakat bawah.
"Adanya program-program yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah, seperti MBG, Kopdes/Kel Merah Putih dan KUR (Kredit Usaha Rakyat), harapannya kondisi bisa membaik di tahun 2026 sehingga bank semakin terdorong menyalurkan kredit ke UMKM," kata Dhaha.
Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya membenarkan bahwa perbankan nasional semakin selektif akibat faktor NPL dan pergeseran daya beli. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memaparkan data spesifik pertumbuhan segmen usaha mikro dan usaha menengah yang masing-masing naik 0,20% yoy dan 0,90% yoy, sedangkan usaha kecil minus 0,49% yoy.
"Perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke segmen UMKM sebagai salah satu bentuk penerapan manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi yang ada," terang Dian.
Fluktuasi pola konsumsi masyarakat yang dipicu oleh keterbatasan finansial berdampak langsung pada penurunan omzet serta likuiditas kas pelaku usaha mikro. Situasi tersebut menekan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran, di tengah pemulihan pascapandemi UMKM yang berjalan lebih lambat daripada sektor korporasi besar.
"Beberapa bank mulai menggeser fokusnya dari sekadar mengejar volume penyaluran yang tinggi menjadi ke arah kredit produktif yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan ketahanan usaha," jelas Dian.
