Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan pencarian intensif terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Langkah ini diambil menyusul adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Pihak lembaga antirasuah tersebut menyatakan bahwa keberadaan Silmy Karim sangat dibutuhkan untuk mendalami kasus hukum yang sedang berjalan. Berdasarkan data intelijen terbaru, posisi mantan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut dilaporkan telah terlacak oleh tim di lapangan.
Lokasi Terdeteksi dan Imbauan Kooperatif
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi terkait perkembangan pencarian pejabat kementerian tersebut pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Ia mengonfirmasi bahwa Silmy Karim masih berada di wilayah ibu kota dan sekitarnya berdasarkan pantauan tim teknis.
Budi menegaskan bahwa tim penyidik terus memantau pergerakan yang bersangkutan guna memastikan proses hukum tidak terhambat. Pihak KPK berharap agar Silmy Karim segera mengambil langkah bijak dengan mendatangi kantor penyidik secara mandiri.
KPK memberikan pesan tegas kepada Wamen Imipas untuk segera menyerahkan diri :
- Menghimbau Silmy Karim agar bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang dilakukan penyidik.
- Meminta yang bersangkutan segera datang ke Gedung Merah Putih KPK guna memberikan keterangan resmi.
- Menegaskan bahwa sikap kooperatif akan sangat membantu kelancaran penanganan perkara OTT tersebut.
- Mengingatkan bahwa transparansi dalam memberikan keterangan adalah kewajiban sebagai pejabat publik.
Melalui imbauan tersebut, KPK berharap tidak perlu melakukan upaya paksa yang lebih masif untuk membawa Silmy Karim ke hadapan penyidik. Kehadirannya dinilai krusial untuk mengonfirmasi sejumlah temuan yang didapatkan tim selama operasi di lapangan.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan di Jakarta Barat
Sebelum pencarian terhadap Silmy Karim mencuat, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah membenarkan adanya penindakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat. Operasi senyap ini tercatat sebagai OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
Kegiatan tersebut dimulai sejak Selasa malam, 2 Juni 2026, dan berlanjut hingga keesokan harinya dengan melakukan penyisiran di berbagai titik. Dalam rangkaian operasi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sedikitnya belasan orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Daftar pihak yang diamankan serta barang bukti yang disita oleh penyidik KPK :
- Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
- Belasan orang lainnya yang terdiri dari staf internal imigrasi serta pihak swasta terkait.
- Sejumlah uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dengan nominal signifikan.
- Uang tunai dalam bentuk dolar Singapura (SGD) yang diduga sebagai bagian dari transaksi ilegal.
- Beberapa keping logam mulia yang ditemukan di lokasi penggeledahan sebagai barang bukti tambahan.
Penangkapan ini mengejutkan publik mengingat posisi strategis para pejabat yang terlibat dalam struktur keimigrasian di wilayah Jakarta. Tim KPK masih terus menghitung nilai total aset dan uang yang diamankan guna keperluan penyidikan lebih lanjut.
Modus Operasi dan Kasus yang Menjerat
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memaparkan secara garis besar mengenai latar belakang kasus yang berujung pada operasi tangkap tangan ini. Ia menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang dalam layanan keimigrasian.
Secara spesifik, praktik ilegal ini menyasar proses pengurusan dokumen tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Tim penyidik menemukan adanya indikasi transaksi gelap demi mempercepat atau memudahkan pengeluaran izin tertentu.
Beberapa fokus utama penyidikan dalam kasus dugaan suap di kantor imigrasi ini meliputi :
| Kategori Izin | Detail Fokus Penyidikan |
|---|---|
| KITAP | Dugaan suap dalam pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap untuk jangka panjang. |
| KITAS | Dugaan pungli atau gratifikasi pada pembuatan Kartu Izin Tinggal Terbatas. |
| Layanan Cepat | Penyelidikan terhadap adanya jalur khusus atau prioritas ilegal bagi pemohon tertentu. |
Tabel di atas merinci sektor-sektor yang menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi di lingkungan kantor imigrasi yang saat ini tengah didalami KPK. Penyelidikan ini bertujuan untuk membongkar sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal tersebut.
Hingga Rabu petang, Juru Bicara KPK kembali menegaskan bahwa pencarian terhadap Silmy Karim merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian OTT ini. Kehadiran Wamen Imipas dianggap vital untuk memberikan klarifikasi mengenai pengawasan di instansi tersebut.
Silmy Karim sendiri dikenal sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat dan profesional di berbagai instansi negara. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Imipas, ia tercatat pernah menduduki posisi Direktur Utama di PT Krakatau Steel (Persero).
Kasus ini menjadi sorotan tajam masyarakat karena melibatkan pejabat di tingkat kementerian yang baru saja dibentuk. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari KPK dalam menuntaskan perkara yang mencoreng citra pelayanan publik di sektor imigrasi ini.
