Sektor koperasi kini didorong untuk mengadopsi sistem monitoring terpadu bernama PRUVIU guna memperkuat tata kelola pembiayaan serta menekan risiko kredit bermasalah. Solusi berbasis teknologi tersebut resmi diperkenalkan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Inkopontren pada Kamis (21/5), sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Penerapan sistem mitigasi risiko keuangan ini difokuskan untuk memperkuat manajemen risiko pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan koperasi simpan pinjam. Langkah digitalisasi ini diambil mengingat masalah kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) masih menjadi tantangan utama bagi koperasi di Indonesia.
Pengembangan sistem baru tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan penunjang jasa keuangan melalui otomatisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) agar operasional berjalan lebih efisien. Integrasi data pembiayaan di dalamnya juga membantu proses analisis kelayakan pinjaman secara lebih akurat.
"Bagi PRUVIU, KJKS dan koperasi bukan sekadar konsumen, tetapi mitra strategis yang tumbuh dan berkembang bersama. Kami ingin koperasi dapat menikmati layanan setara perbankan dengan biaya yang lebih efisien dan operasional yang lebih sederhana," ucap Maulana Irfan Sufa, Direktur Utama PT Pruden Visi Utama (PRUVIU).
Platform ini menyediakan fitur pelaporan otomatis demi menyederhanakan operasional harian koperasi. Pihak perusahaan mengklaim sistemnya menawarkan keunggulan berupa biaya yang lebih terjangkau lewat skema kolektif, kemudahan operasional, hingga kepatuhan lembaga yang didukung sistem otomatisasi.
"Ada banyak solusi memang, tapi yang khusus untuk koperasi memang belum ada. Pruviu ini terutama ditujukan untuk menjawab kebutuhan koperasi simpan pinjam," kata Maulana Irfan Sufa, Direktur Utama PT Pruden Visi Utama (PRUVIU).
Tingginya rasio kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam selama ini dipicu oleh beberapa faktor seperti lemahnya analisis pembiayaan, masalah finansial debitur, manajemen risiko yang belum optimal, hingga moral hazard. Secara umum, tingkat NPL koperasi dinilai sehat apabila berada di bawah angka 5%, sehingga rasio yang melebihi ambang batas tersebut memerlukan evaluasi sistem pengelolaan risiko. Demi memastikan keamanan data sesuai standar internasional dan ketentuan perlindungan data yang berlaku, sistem PRUVIU telah mengantongi sertifikasi ISO 27001.
