Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi menghentikan sementara seluruh proses verifikasi Indonesia Game Rating System (IGRS) pada Jumat (17/4/2026). Langkah ini diambil menyusul adanya laporan dugaan kebocoran materi privat dari sejumlah judul gim besar yang belum dirilis ke publik.
Insiden tersebut mencuat setelah cuplikan gameplay gim 007: First Light dan Echoes of Aincrad milik Bandai Namco beredar luas, sebagaimana dilansir dari Nasional. Celah keamanan pada sistem IGRS disinyalir menjadi penyebab data klasifikasi tersebut dapat diakses oleh pihak luar.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama lintas instansi ini bertujuan untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap tata kelola sistem verifikasi.
"Kami sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi masalah ini secara menyeluruh," ujar Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi.
Penelusuran tim investigasi mencakup aspek sistem dan proses klasifikasi guna memastikan temuan yang diperoleh bersifat objektif. Sonny menambahkan bahwa masukan dari berbagai pihak terus ditampung selama proses pemeriksaan berlangsung.
"Agar kita mendapatkan temuan yang benar-benar objektif dan komprehensif. Selama proses ini berjalan, kami juga menerima banyak masukan," katanya.
Terkait durasi waktu investigasi, pihak kementerian belum dapat memberikan tenggat pasti karena melibatkan tiga tim berbeda dari internal maupun eksternal. Namun, Komdigi berkomitmen untuk memberikan pembaruan informasi secara berkala kepada publik mengenai hasil temuan lapangan.
"Ada tiga tim yang bekerja, baik internal maupun eksternal. Jadi untuk timeline belum bisa kami sampaikan. Namun, hasilnya akan kami update secara rutin," ujarnya.
Meskipun verifikasi IGRS ditunda hingga hasil investigasi keluar, pemerintah menegaskan tidak ada langkah pemblokiran layanan gim. Penghentian sementara ini murni bertujuan untuk perbaikan strategi implementasi dan keamanan sistem di masa depan.
"Tidak ada yang diblokir. Mekanisme pemblokiran itu berbeda. Ini yang perlu kami tekankan," ucap Sonny.
Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI), Shafiq Husein, menilai kejadian ini sebagai titik balik untuk memperkuat regulasi agar lebih berpihak pada pelaku industri. AGI kini meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemerintah guna memastikan ekosistem gim nasional tetap kondusif.
"Kami jadi membuka pintu komunikasi juga supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik dan memastikan bahwa regulasi yang dibuat ini juga berpihak terhadap para pelaku industri game Indonesia," ujar Shafiq Husein, Presiden AGI.
Menurut Shafiq, pembenahan atas berbagai kendala yang muncul di masyarakat sedang dilakukan secara bertahap. Ia berharap IGRS tetap menjadi pendorong kemajuan industri tanpa menghambat pertumbuhan para pengembang lokal.
"Untuk masalah yang sudah ada di masyarakat sekarang itu juga tentunya kita lagi benerin pelan-pelan dengan para pelaku industri," lanjutnya.
Dukungan serupa datang dari CEO Gamecom Team, Reza Febri Nanda, yang menganggap transparansi komunikasi adalah kunci utama. Menurutnya, kolaborasi antara regulator dan industri diperlukan agar sistem klasifikasi tidak merugikan para pengembang gim.
"Dengan adanya kejadian ini, kita membuka komunikasi supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik dan memastikan regulasi yang dibuat berpihak pada industri game Indonesia," ujar Reza Febri Nanda, CEO Gamecom Team.
