Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras bagi para orang tua dan calon peserta didik. Hal ini terkait dengan munculnya situs web palsu yang mengatasnamakan layanan pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP.
Pihak berwenang menduga situs tak resmi tersebut sengaja dibuat sebagai sarana penipuan atau pencurian data pribadi alias scamming. Para pendaftar diminta untuk ekstra waspada agar tidak terjebak oleh tampilan web yang menyerupai layanan pemerintah tersebut.
Temuan ini bermula saat Disdik Solo mengidentifikasi sebuah alamat web mencurigakan, yaitu smp.spmbsolo.com. Berdasarkan penelusuran pada Kamis (4/6/2026), situs bodong ini didesain sangat rapi agar terlihat meyakinkan bagi masyarakat umum.
Di dalam situs tersebut, pelaku mencantumkan berbagai informasi fiktif untuk mengelabui pengunjung. Mulai dari jadwal pendaftaran, prosedur teknis, hingga detail mengenai jumlah kuota siswa di setiap sekolah negeri.
Konfirmasi Disdik Solo Terkait Situs Resmi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno, memberikan klarifikasi tegas mengenai status situs tersebut. Ia memastikan bahwa semua informasi yang terpampang di dalam web smp.spmbsolo.com adalah berita bohong atau hoaks.
Dwi menegaskan bahwa pendaftaran sekolah negeri di wilayah Kota Surakarta hanya dilakukan melalui satu pintu secara online. Masyarakat diminta hanya mengakses portal resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah kota.
Alamat resmi pendaftaran sekolah di Kota Solo adalah:
- spmb.surakarta.go.id
Alamat di atas merupakan satu-satunya platform valid yang digunakan untuk proses pendaftaran maupun mencari informasi terkait SPMB.
"Kami tegaskan kembali bahwa alamat resmi untuk pelayanan pendaftaran dan informasi SPMB adalah spmb.surakarta.go.id," ujar Dwi dalam keterangannya kepada media pada Kamis.
Dwi menambahkan bahwa pengulangan informasi mengenai alamat situs ini sangat penting agar masyarakat tidak tersesat. Pasalnya, kebingungan di masyarakat mulai muncul akibat adanya perbedaan data antara situs resmi dan situs palsu tersebut.
Waspadai Modus Pencurian Data (Scamming)
Laporan dari masyarakat menjadi awal terungkapnya keberadaan situs tiruan tersebut. Banyak warga yang merasa bingung saat melihat jadwal pendaftaran dan tanggal pengumuman yang tidak sinkron antara satu sumber dengan sumber lainnya.
Setelah dilakukan pengecekan mendalam oleh tim teknis Disdik, dipastikan bahwa situs itu adalah instrumen kejahatan siber. Dwi menyebut hal ini sebagai upaya terencana untuk menumpang momen penting pendaftaran sekolah.
"Identifikasi kami menunjukkan ini adalah aksi scamming. Sejak awal kami sudah memprediksi adanya pihak tertentu yang ingin merekam data warga secara ilegal," jelasnya lebih lanjut.
Praktik perekaman data secara ilegal ini dinilai sangat berisiko bagi keamanan privasi masyarakat. Jika orang tua terlanjur mengisi formulir di sana, data pribadi anak maupun wali murid bisa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, Dwi mengimbau agar masyarakat lebih jeli dan teliti sebelum menginput informasi sensitif di internet. Ketelitian dalam membaca alamat situs menjadi kunci utama untuk menghindari kerugian di kemudian hari.
Cara Membedakan Situs Resmi Pemerintah
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diharapkan mampu mengenali ciri-ciri portal resmi milik instansi pemerintah. Salah satu cara paling mudah adalah dengan memeriksa bagian akhir dari alamat website atau domain yang digunakan.
Berikut adalah ringkasan perbedaan antara situs resmi pemerintah dengan situs palsu:
| Ciri-Ciri | Situs Resmi Pemerintah | Situs Palsu/Abal-Abal |
|---|---|---|
| Akhiran Domain | Menggunakan .go.id | Menggunakan .com, .net, atau lainnya |
| Nama Instansi | Sesuai struktur birokrasi (contoh: surakarta.go.id) | Nama seringkali dimodifikasi agar mirip |
| Keamanan Data | Terjamin oleh server pemerintah | Rawan pencurian data (scamming) |
Melalui tabel tersebut, terlihat jelas bahwa identitas digital pemerintah memiliki standar akhiran domain yang tidak bisa digunakan sembarang orang. Hal ini menjadi pembeda utama yang paling mudah dikenali oleh masyarakat awam.
Dwi Ariyatno menekankan agar warga selalu memeriksa apakah alamat web mengandung unsur "surakarta.go.id". Jika alamat yang ditemukan menggunakan akhiran .com atau platform lain, maka situs tersebut dipastikan tidak sah.
"Jika menggunakan .com atau alamat lainnya, itu pasti palsu. Jangan berikan informasi apa pun di sana karena tidak memiliki dasar hukum dan keamanan yang jelas," pungkasnya.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh wali murid di Solo agar lebih berhati-hati di tengah kemudahan teknologi digital. Selalu pastikan sumber informasi berasal dari kanal komunikasi resmi Dinas Pendidikan atau Pemerintah Kota Surakarta.
