Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi pada Kamis (23/4/2026) mengenai angka kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut ditegaskan sebagai bentuk simulasi perhitungan teknis dan bukan merupakan target operasional harian yang akan diterapkan di lapangan.
Pengandaian angka tersebut muncul apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diinstruksikan untuk menyajikan menu daging sapi secara bersamaan. Dadan menjelaskan bahwa perhitungan itu didasarkan pada asumsi logistik dasar di setiap satuan pelayanan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dalam rincian teknisnya, setiap kali proses pengolahan dilakukan, satu SPPG diperkirakan membutuhkan pasokan daging sapi berkisar antara 350 hingga 382 kilogram. Bobot tersebut dianggap setara dengan hasil produksi daging dari satu ekor sapi dewasa untuk memenuhi rasio gizi penerima manfaat.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," tambah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Badan Gizi Nasional memastikan tidak akan memberlakukan penyeragaman menu di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga pangan. Diversifikasi menu sangat diperlukan agar tidak terjadi lonjakan permintaan mendadak yang dapat membebani stok nasional dan memicu inflasi harga di pasar lokal.
Dadan kemudian merujuk pada peristiwa peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober sebagai contoh dampak distribusi pangan massal. Saat itu, pembagian menu nasi goreng telur kepada 36 juta orang menyebabkan guncangan kecil pada harga komoditas telur di pasaran.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," jelas Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Strategi fleksibilitas menu kini menjadi fokus utama BGN dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis agar selaras dengan ketersediaan bahan pangan di tiap daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan pemberdayaan ekonomi lokal tetap berjalan tanpa merusak ekosistem harga pangan yang sudah ada.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," imbuh Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
