Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) memproyeksikan penurunan okupansi hotel sebesar 10 hingga 20 persen akibat lonjakan harga bahan bakar avtur dan kebijakan fuel surcharge pada Jumat (15/5/2026). Fenomena ini dipicu konflik geopolitik global yang memaksa penyesuaian tarif transportasi udara secara signifikan.
Kenaikan komponen biaya bahan bakar tersebut berdampak langsung pada operasional industri pariwisata, terutama sektor perhotelan. Dilansir dari Kontan, kebijakan fuel surcharge tiket pesawat kini telah mencapai batas maksimal 50 persen dari tarif batas atas demi menutupi beban operasional maskapai.
Ketua Umum GIPI, Haryadi Sukamdani memberikan penjelasan mengenai dampak pelemahan daya beli masyarakat di sektor pelesir akibat kondisi tersebut. Ia memprediksi adanya penyusutan jumlah tamu hotel dibandingkan dengan capaian pada periode tahun sebelumnya.
"Jadi range-nya itu dibandingkan dengan tahun lalu ya kita hitungnya year-on-year (YoY) antara 10 sampai 20% dibandingkan tahun lalu ya pengaruhnya," ujar Haryadi Sukamdani, Ketua Umum GIPI.
Haryadi menambahkan bahwa lonjakan biaya perjalanan menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk menunda atau membatalkan niat bepergian. Berdasarkan pantauan pada penyedia jasa perjalanan daring, harga tiket pesawat secara umum telah mengalami kenaikan drastis.
"Kalau kita melihat di online travel agen ya itu kan naiknya rata-rata harga tiket secara umum antara 30-40%," kata Haryadi Sukamdani, Ketua Umum GIPI.
Kondisi pasar saat ini dinilai menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan tren positif sektor pariwisata yang sebelumnya diharapkan menguat pada kuartal II-2026. GIPI kini tengah berupaya merumuskan langkah strategis guna menjaga eksistensi bisnis perhotelan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Ya kita memaksimalkan supaya kesempatan kita memperoleh tamu tidak hilang. Nah caranya yang kita lakukan adalah kolaborasi di antara pelaku usaha di pariwisata," sebut Haryadi Sukamdani, Ketua Umum GIPI.
Situasi ini memaksa para pengusaha di sektor pariwisata untuk menerapkan kebijakan bisnis yang lebih konservatif. Fokus utama pelaku industri saat ini adalah menjaga keberlangsungan usaha sembari menyesuaikan target pencapaian tahunan dengan realita kenaikan biaya logistik penerbangan.
