Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membentuk tim survei khusus untuk memetakan aset negara yang potensial dikonversi menjadi kawasan hunian pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah di berbagai wilayah Indonesia.
Pembentukan tim verifikasi tersebut dilansir dari Ekonomi sebagai tindak lanjut dari daftar lahan yang telah disiapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Tim ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Roberia.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa prioritas pengembangan akan ditentukan berdasarkan hasil tinjauan lapangan terhadap daftar lahan tersebut. Upaya ini bertujuan memastikan pemanfaatan lahan negara berjalan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
ÔÇ£Kami akan melakukan survei terhadap daftar lahan tersebut untuk menentukan mana yang menjadi prioritas untuk pengembangan perumahan. Penekanannya adalah bagaimana lahan-lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program perumahan,ÔÇØ ujar Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.
Selain fokus pada pemetaan lahan, pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan 11 kota satelit melalui kolaborasi data spasial bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kawasan baru ini direncanakan untuk masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) guna menekan angka backlog perumahan.
Mengenai aspek sosial, Sri Haryati memberikan penegasan bahwa pemerintah tetap mengedepankan pendekatan inklusif terhadap warga yang saat ini masih menduduki lahan potensial tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pemanfaatan aset negara tidak merugikan hak hunian masyarakat setempat.
ÔÇ£Pendekatannya adalah bagaimana masyarakat tetap dapat diakomodasi untuk memperoleh hunian yang layak sesuai ketentuan, sehingga pemanfaatan lahan bisa lebih optimal,ÔÇØ tambah Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.
Di sektor finansial, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dilaporkan telah menyentuh angka Rp14 triliun. Pemerintah dijadwalkan menyerahkan laporan akhir hasil verifikasi lahan ini kepada Hashim Djojohadikusumo dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk menentukan pelaksana pembangunan, termasuk peran Perumnas.
