Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan porsi telur dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna merespons anjloknya harga komoditas tersebut di tingkat peternak. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi di Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026) untuk menstabilkan harga yang berada di bawah nilai acuan.
Dilansir dari Detik Finance, harga telur di tingkat produsen saat ini merosot hingga Rp 22.500 per kilogram, padahal Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 26.500 per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan adanya surplus stok telur nasional sebesar 13 persen dari total kebutuhan masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Penyesuaian menu dalam program pemerintah dianggap sebagai solusi strategis untuk menyerap kelebihan pasokan tersebut.
"Kita tentu mendorong agar program makan bergizi gratis juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar harga beli telur ini juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," ujar Agung.
Selain optimalisasi melalui program makan gratis, pemerintah berencana melakukan mobilisasi stok dari wilayah surplus menuju daerah yang masih mengalami defisit pasokan. Agung menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi masih terjadi, di mana harga di wilayah timur Indonesia tetap tinggi meskipun di Jawa sedang mengalami penurunan tajam.
"Kita masih punya Pulau Papua yang masih di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh karena itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi harga ini adalah bagaimana memfasilitasi distribusi dari daerah produsen ke daerah yang masih defisit atau daerah surplus ke daerah defisit," jelas Agung.
Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menilai fenomena jatuhnya harga telur ini tidak lepas dari peran tengkulak atau perantara di pasar. Ia menyebut harga yang terbentuk di lapangan saat ini tidak mencerminkan kondisi riil akibat adanya tekanan dari pihak tertentu.
"Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," ujar Herry.
Pihak asosiasi mendesak keterlibatan Satgas Pangan untuk mengawasi disparitas harga yang mencolok antara tingkat peternak dengan harga di konsumen akhir yang mencapai Rp 30.000 per kilogram. Herry menekankan perlunya tindakan tegas terhadap oknum yang mempermainkan margin keuntungan di tengah kerugian peternak.
"Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tau tadi harga berapa dibilang? Rp21.000, kalian beli telur berapa? Rp29.000-Rp30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp8.000 itu? itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," imbuh Herry.
Situasi ini sangat membebani peternak karena harga jual saat ini berada di bawah biaya produksi yang rata-rata mencapai Rp 24.000 per kilogram. Herry menegaskan bahwa kehadiran mereka di Kementerian Pertanian bertujuan untuk menyampaikan keluhan atas kerugian yang dialami secara langsung.
"Biaya produksi sekarang Rp24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita," jelas Herry.
