Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan jaminan keamanan rantai pasok bahan baku petrokimia dan plastik nasional pada Kamis (16/4/2026). Langkah mitigasi ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran gangguan distribusi global.
Dilansir dari Detik Finance, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor industri. Pertemuan tersebut melibatkan pelaku usaha hulu petrokimia hingga industri daur ulang guna mengantisipasi hambatan logistik yang mungkin terjadi di pasar domestik.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa berdasarkan laporan para pelaku usaha, kondisi ketersediaan material plastik saat ini masih berada dalam level yang stabil.
"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," ujar Agus, Menteri Perindustrian.
Penyesuaian biaya produksi diperkirakan akan terjadi akibat meningkatnya beban pengiriman internasional. Gangguan di jalur Selat Hormuz tersebut memicu kenaikan ongkos angkut pelabuhan dan penerapan biaya tambahan (surcharge) bagi pengiriman bahan baku ke Indonesia.
"Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi," ungkap Agus, Menteri Perindustrian.
Pemerintah menilai situasi ini menjadi momentum untuk mempercepat kemandirian sektor manufaktur. Penurunan ketergantungan pada produk impor menjadi target utama agar ketahanan industri dalam negeri lebih terjaga dari guncangan eksternal.
"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi," kata Agus, Menteri Perindustrian.
Salah satu strategi yang dijajaki adalah pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) sebagai alternatif substitusi bahan baku nafta. Meski aspek keekonomiannya masih dikaji lebih dalam, opsi penggunaan sumber daya alam domestik tersebut dipandang strategis untuk diversifikasi jangka panjang.
"Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang," tutur Agus, Menteri Perindustrian.
Kemenperin berkomitmen untuk mendampingi para pelaku usaha dalam menjaga daya saing produk di tengah persaingan global yang kian ketat.
"Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global," tutup Agus, Menteri Perindustrian.
