Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia tengah melakukan kajian mendalam terhadap usulan Amerika Serikat mengenai pemberian izin lintas udara bagi pesawat militer mereka pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini diambil guna merespons dinamika geopolitik global serta menjaga kedaulatan wilayah udara nasional.
Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut merupakan inisiatif langsung dari pihak Washington. Dilansir dari Nasional, pemerintah saat ini sedang menelaah mekanisme pengaturan tersebut secara saksama agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
"Terkait overflight, hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemenlu.
Penelaahan ini mengacu pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. Yvonne menegaskan bahwa pilar utama kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebenarnya terletak pada penguatan kerangka kerja yang lebih luas, bukan pada pengaturan izin lintas udara semata.
"Kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat sendiri berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas, sementara pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut," ujar Yvonne Mewengkang.
Selain faktor kedaulatan, pemerintah juga mewaspadai potensi implikasi kebijakan ini terhadap stabilitas regional di kawasan. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya laporan mengenai dokumen rahasia pertahanan AS yang mencuat pascapertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Februari 2026.
"Dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif," imbuh Yvonne Mewengkang.
Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memberikan penjelasan pada Senin (13/4/2026) mengenai isu yang beredar luas di publik tersebut. Ia memastikan bahwa pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap kedaulatan wilayah Indonesia di tengah munculnya isu draf dokumen kerja sama tersebut.
Hingga saat ini, Indonesia masih mempertimbangkan posisi resminya, berkaca pada sejumlah negara seperti Prancis, Spanyol, Italia, dan Swiss yang telah menolak permintaan akses udara serupa dari pihak Amerika Serikat. Laporan Reuters pada Selasa (14/4/2026) turut menyoroti potensi risiko keterlibatan Jakarta dalam konflik Laut China Selatan jika izin tersebut diberikan.
