Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sedang mendalami usulan pemberian izin lintas udara atau overflight clearance bagi pesawat militer Amerika Serikat yang ingin melintasi wilayah udara Indonesia pada Rabu (15/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas munculnya isu kebebasan akses udara bagi armada militer asing tersebut.
Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang memberikan klarifikasi bahwa segala bentuk kerja sama dengan pihak luar negeri harus mematuhi regulasi nasional. Penegasan ini dilansir dari Nasional guna merespons laporan mengenai potensi pelonggaran akses lintas udara.
"Setiap bentuk pengaturan kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia dan tetap memerlukan mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku," ujar Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri.
Usulan tersebut muncul dari pihak Amerika Serikat agar pesawat militer mereka mendapatkan fleksibilitas operasional saat memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih melakukan kajian mendalam terkait permohonan tersebut secara internal.
"Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama," kata Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri.
Kemenlu menekankan bahwa pilar utama kerja sama pertahanan antara kedua negara tidak terletak pada pengaturan lintas udara tersebut. Yvonne menyatakan bahwa setiap proses evaluasi dilakukan secara terukur dan belum mencapai kesepakatan yang mengikat.
"Setiap usulan yang masih dalam pembahasan akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang telah berlaku," kata Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri.
Dalam pengambilan kebijakan ini, pemerintah turut mempertimbangkan situasi geopolitik internasional agar tidak mengganggu stabilitas di kawasan. Kemenlu menjamin bahwa setiap keputusan harus berlandaskan asas kemandirian kebijakan nasional.
"Seluruh bentuk kerja sama harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif," imbuh Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri.
Sebelumnya, media The Sunday Guardian melaporkan pada Minggu (12/4/2026) mengenai adanya dokumen rahasia terkait akses lintas udara tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa izin tersebut berkaitan dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington pada Februari lalu.
