Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Universitas Indonesia bersinergi menggelar Seminar Nasional guna merumuskan formulasi kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi jebakan pendapatan menengah atau Middle-Income Trap di Depok, Rabu (20/05/2026).
Forum yang berlangsung di Balai Sidang Kampus UI ini mempertemukan sekitar 300 peserta yang berasal dari 44 kementerian/lembaga serta perguruan tinggi nasional. Langkah strategis lintas sektor ini bertujuan untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah menuju kemakmuran yang inklusif.
Sinergi ini dilaksanakan di tengah catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026 yang menjadi pencapaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Kendati demikian, laporan Indonesia Economic Prospects World Bank Desember 2025 menunjukkan upah riil pekerja Indonesia periode 2018ÔÇô2024 merosot rata-rata 1,1 persen per tahun, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini juga dinilai masih bertumpu pada konsumsi musiman serta stimulus fiskal jangka pendek. Kondisi tersebut menandakan bahwa roda ekonomi belum ditopang oleh investasi produktif yang bersifat struktural.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM menyampaikan pesan dari Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, terkait kesenjangan antara dunia riset dan pengambil keputusan.
"Salah satu hambatan terbesar pembangunan kita adalah gap antara riset dan kebijakan, terlalu banyak kebijakan yang dibuat tanpa fondasi penelitian yang memadai, dan terlalu banyak temuan akademik yang berakhir di laci arsip tanpa pernah mempengaruhi keputusan nyata di lapangan. Seminar iniÔÇödan kolaborasi antara Kemenko PM dan Universitas IndonesiaÔÇöadalah upaya nyata untuk menutup celah tersebut," tegas Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM.
Sikap mendukung dari dunia akademik juga disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., yang mewakili Rektor Universitas Indonesia. Pihak kampus menegaskan tanggung jawab UI sebagai institusi pendidikan, akademik, dan riset dalam menyokong perumusan kebijakan pemerintah.
Diskusi interaktif ini turut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Elwin Tobing, Ph.D. dan Prof. Kiki Verico, Ph.D. Keduanya menyajikan perspektif komparatif berbasis praktik terbaik yang telah diterapkan di beberapa negara maju.
Agenda seminar nasional ini berjalan selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta amanat UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025ÔÇô2045. Keluaran dari forum ini ditargetkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret guna mendorong soliditas koordinasi lintas kementerian maupun lembaga demi transformasi ekonomi Indonesia Emas 2045.
