Pemerintah Indonesia memfokuskan arah kebijakan ekonomi tahun 2026 pada tiga isu strategi utama demi menjaga ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Kebijakan strategis ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung dalam acara S&P Global Ratings di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Dilansir dari Investor Daily, data Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi sebesar 2,42 persen. Selain itu, rasio utang terhadap PDB berada di level 4,75 persen, yang mencerminkan ruang fiskal lebih sehat dibandingkan banyak negara berkembang.
"Kita bertemu di saat dunia menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Namun Indonesia ingin menegaskan bahwa kita bukan hanya mampu bertahan, tetapi sedang berkembang dengan fondasi ekonomi yang kuat," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan RI.
Tiga fokus strategi pemerintah meliputi pengelolaan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian global, penguatan stabilitas sektor keuangan, serta pengelolaan politik dan komunikasi kebijakan. Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun 2026 turun menjadi 2,68 persen dari PDB, setelah pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,81 persen berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan.
"Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi representasi ketahanan struktural yang membuat ekonomi kita lebih resilien," kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan RI.
Stabilitas sektor keuangan diperkuat melalui koordinasi kebijakan, mitigasi risiko sistemik, serta pemanfaatan sistem digital KORTEX yang mendorong penerimaan perpajakan tumbuh 16,1 persen secara tahunan. Pemerintah juga memprioritaskan kebijakan harga energi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap volatilitas harga minyak dunia.
"APBN 2026 disusun untuk menjaga ruang fiskal tetap memadai agar ekonomi dapat menahan guncangan eksternal," ujar Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan RI.
Kinerja fiskal periode ini memperlihatkan perbaikan signifikan setelah posisi kas pemerintah berbalik surplus pada April, dari sebelumnya mengalami defisit sebesar Rp 95 triliun pada Maret. Langkah ini memperkuat komunikasi kebijakan guna menjaga stabilitas persepsi para investor.
"Komunikasi kebijakan yang konsisten akan memperkuat keyakinan pelaku pasar bahwa arah fiskal dan moneter berada di jalur yang selaras," jelas Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan RI.
Di sisi lain, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menilai positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berniat menjaga defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen dari PDB. Kendati demikian, target fiskal dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 tersebut harus mampu menciptakan dampak multiplier yang kuat.
"Ada dua tujuan utama. Pertama memperbaiki fundamental perekonomian, dan kedua memberi pesan ke pasar bahwa pemerintah tetap prudent dalam menjaga fiskal," ujar Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist Pefindo.
Pefindo turut mengingatkan risiko dari pesan pemerintah yang bisa diartikan sebagai intensifikasi pendapatan negara melalui pajak. Jika target pertumbuhan tidak mencerminkan kondisi riil, kebijakan tersebut berpotensi menekan ruang gerak ekonomi domestik.
"Jangan sampai target penerimaan yang lebih tinggi justru meng-crowding out perekonomian. Ekonominya belum tumbuh setinggi itu, tapi pemerintah terlalu banyak menarik pajak," kata Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist Pefindo.
Pefindo menekankan bahwa efektivitas pertumbuhan baru akan berdampak nyata jika program kerja pemerintah diarahkan ke sektor-sektor yang efektif.
"Selama program diarahkan ke sektor yang efektif dan memberikan multiplier effect tinggi, saya kira hasilnya akan positif," tambah Suhindarto, Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Chief Economist Pefindo.
