Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan realisasi Belanja Negara hingga April 2026 telah menembus angka Rp1.082,8 triliun dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Realisasi tersebut setara dengan 28,2 persen dari proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau mengalami lonjakan sebesar 34,3 persen dibandingkan periode April 2025 yang senilai Rp806,2 triliun, seperti dilansir dari Suara.
Meskipun pengeluaran pemerintah terus dipacu, Purbaya menolak anggapan bahwa akselerasi anggaran tersebut menjadi penggerak tunggal dari pertumbuhan ekonomi nasional triwulan pertama 2026 yang tercatat sebesar 5,61 persen.
"Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi Pemerintah, swasta lain lagi," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kontribusi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 90 persen sisanya digerakkan oleh sektor swasta.
Struktur Belanja Negara tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp826 triliun, yang mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp400,5 triliun dan Belanja non-K/L Rp425,5 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp256,8 triliun.
Pada periode yang sama, Pendapatan Negara dilaporkan mencapai Rp918,4 triliun yang bersumber dari Penerimaan Pajak Rp646,3 triliun, Kepabeanan dan Cukai Rp100,6 triliun, PNBP Rp171,3 triliun, serta Hibah Rp300 miliar.
Kondisi tingginya realisasi belanja dibandingkan pendapatan tersebut menyebabkan APBN per April 2026 mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun Keseimbangan Primer tercatat surplus Rp28 triliun.
