Kementerian Perhubungan fokus meningkatkan keselamatan perkeretaapian pascakecelakaan di Bekasi Timur dengan mengalokasikan anggaran Rp 842,48 miliar untuk pembenahan 1.638 lokasi pelintasan sebidang, sebagaimana dilansir dari Otomotif pada Kamis (21/5/2026).
Langkah penanganan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama sejumlah pihak seperti PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT yang telah memulai program penutupan pelintasan berisiko tinggi sejak awal Mei 2026. Pemerintah pusat juga menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 4 triliun guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang, termasuk rencana pembangunan flyover di wilayah Bekasi yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Alokasi dana sebesar Rp 842,48 miliar tersebut ditujukan untuk membiayai kebutuhan petugas penjaga sebesar Rp 603,9 miar, pembangunan pos jaga senilai Rp 158,1 miliar, serta penyediaan fasilitas mekanikal dan elektrikal sebesar Rp 60,9 miliar. Saat ini tercatat ada 3.674 titik pelintasan sebidang di Indonesia, dengan 172 titik di antaranya direkomendasikan untuk ditutup total karena memiliki lebar jalan kurang dari 2 meter.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 lalu.
"Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta dan data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah-langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek: sarana, prasarana, operasional, SDM, pengawasan, maupun koordinasi lintas pemangku kepentingan," ucap Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Pemerintah mengklaim tren kecelakaan di pelintasan sebidang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 337 kejadian pada 2024, turun menjadi 291 kasus pada 2025, dan tercatat sebanyak 102 kejadian hingga 1 Mai 2026.
"Kemenhub memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan pelintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Evaluasi menyeluruh dan penutupan pelintasan liar menjadi prioritas utama demi mencegah terulangnya kecelakaan transportasi massal di masa mendatang.
"Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
