Pemerintah Indonesia tengah melakukan penyelidikan pidana terhadap sejumlah anak perusahaan yang terhubung dengan raksasa minyak sawit Musim Mas dan Wilmar International atas dugaan manipulasi pengurangan nilai faktur ekspor. Langkah tegas ini diambil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto demi mengatasi kebocoran perdagangan sumber daya alam negara.
Dilansir dari Investortrust, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa Kejaksaan Agung sedang memeriksa unit usaha dari kedua grup besar tersebut terkait manipulasi faktur ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Jakarta.
"Those two are correct. Both of them," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menjelaskan bahwa para eksportir diduga mengirimkan komoditas ke perusahaan perdagangan afiliasi di Singapura dengan harga yang sengaja diturunkan sebelum dijual kembali dengan nilai pasar yang jauh lebih tinggi.
"We saw export prices from here to Singapore at only half the actual value," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
"There was under-invoicing, smuggling ÔÇö around 50%." kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penanganan kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan formal demi mengusut tuntas keterlibatan sepuluh perusahaan yang diduga menerapkan skema serupa.
"Under-invoicing is essentially fraud," kata Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan parlemen pekan lalu sembari mengeklaim bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.840 triliun selama 34 tahun akibat manipulasi ekspor.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa tim penyidik telah membangun konstruksi kasus ini selama lebih dari satu bulan.
"For years, export practices have caused losses to the state amounting to thousands of trillions of rupiah," kata Muhammad Said Didu, Mantan Pejabat Senior Kementerian BUMN.
Guna memperketat pengawasan, pemerintah kini membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengintegrasikan data pabean dan mendeteksi pola harga mencurigakan secara real-time.
