Pemerintah meresmikan kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema empat hari bekerja dari kantor (WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (WFH) setiap Jumat. Kebijakan ini mulai disosialisasikan pada Selasa (12/5/2026) guna menyesuaikan pola kerja digital dengan pengawasan keamanan siber yang ketat.
Sistem ini diluncurkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penyesuaian tersebut menuntut kesiapan infrastruktur digital di setiap instansi pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan keamanan data.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa regulasi ini telah disusun melalui Surat Edaran MenPANRB Nomor 3 Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh aspek risiko telah diperhitungkan sejak awal perumusan kebijakan tersebut.
ÔÇ£Polanya bukan WFH penuh, melainkan empat hari work from office dan satu hari work from home pada Jumat. Artinya, mayoritas pekerjaan ASN tetap berlangsung di kantor dengan infrastruktur keamanan digital yang sudah terstandar,ÔÇØ kata Rini kepada Kompas.com, Selasa (12/5/2026).
Rini menjelaskan bahwa tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini mengacu pada kerangka nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, setiap instansi wajib memperkuat mitigasi internal agar perubahan lokasi kerja tidak menjadi celah peretasan.
ÔÇ£Implementasi WFH bukan semata perubahan lokasi kerja, tetapi juga harus diiringi penguatan tata kelola, disiplin keamanan digital, dan mitigasi risiko di masing-masing instansi,ÔÇØ ujarnya.
Pemerintah juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Lembaga Administrasi Negara untuk memberikan pelatihan khusus bagi pegawai. Program ini difokuskan pada peningkatan literasi keamanan digital agar ASN mampu menjaga kerahasiaan data negara secara mandiri.
ÔÇ£Transformasi digital pemerintah memang perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber dan peningkatan kapasitas SDM agar kepercayaan publik tetap optimal, aman dan tepercaya,ÔÇØ kata Rini.
Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, memberikan catatan mengenai perbedaan tingkat proteksi antara jaringan perkantoran dan rumah tinggal. Ia menilai kedisiplinan individu menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas data saat bekerja dari luar kantor.
ÔÇ£Kalau di kantor itu relatif lebih aman karena ada adminnya. Kalau di rumah, relatif lebih lemah,ÔÇØ kata Alfons.
Alfons menyarankan agar pemerintah melakukan audit keamanan secara berkala terhadap setiap perangkat yang digunakan pegawai. Penggunaan enkripsi modern dan protokol akses yang ketat dinilai wajib diterapkan tanpa pengecualian.
ÔÇ£Masalah security itu masalah kedisiplinan, bukan masalah sulit atau tidak, jadi perlu di-upgrade saja jadi pekerjaan rumah,ÔÇØ ujarnya.
Selain itu, Alfons merekomendasikan penggunaan Virtual Private Network (VPN) khusus kementerian untuk memverifikasi setiap aliran data masuk dan keluar. Ia juga menekankan perlunya standarisasi internasional seperti ISO 27001 dalam sistem kerja ASN tersebut.
ÔÇ£Kalau mau lebih secure, lakukan standardisasi yang baik. Semua bisa bekerja dengan baik, dan lakukan audit security bagi setiap karyawan yang WFA. Misalnya konek ke VPN kementerian, itu harus di-cek datanya,ÔÇØ katanya.
Pemisahan penggunaan perangkat kerja dengan kepentingan pribadi keluarga juga menjadi sorotan untuk menghindari kebocoran informasi sensitif. Akses database kementerian harus tetap dibatasi dan tidak diberikan secara terbuka demi menjaga kerahasiaan negara.
ÔÇ£Perangkat kerja yang dipakai jangan diberikan kepada anak atau di-share. Akses database penting juga harus dijaga,ÔÇØ ujarnya.
Terakhir, Alfons memberikan peringatan khusus mengenai risiko bekerja di ruang publik seperti kafe karena kerentanan Wi-Fi gratis yang tidak terkontrol. Ia menyarankan penggunaan koneksi internet pribadi melalui ponsel jika ASN terpaksa bekerja dari lokasi publik.
ÔÇ£Kalau enggak terpaksa, jangan pakai Wi-Fi gratisan atau Wi-Fi Kafe yang tidak diyakini keamanannya,ÔÇØ imbuh Alfons.
