Kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan secara terpusat melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia memicu kekhawatiran dari sejumlah pengamat tata kelola ekonomi dan energi pada Kamis (21/5/2026).
Sentralisasi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko besar bagi tata kelola komoditas jika tidak dibarengi dengan transparansi yang memadai, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho mengkritik langkah penguasaan komoditas oleh satu BUMN besar karena dianggap hanya memindahkan persoalan dari sektor swasta tanpa menyelesaikan akar masalah ketidakjelasan tata kelola.
"Skema ini berisiko memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya, dari satu problem ketidakjelasan tata kelola yang melibatkan banyak eksportir swasta menjadi satu BUMN besar,ÔÇØ kata Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia.
Aryanto menambahkan bahwa landasan Pasal 33 UUD 1945 seharusnya mengutamakan prinsip akuntabilitas dan kemakmuran rakyat, bukan menjadi pembenaran untuk monopoli komoditas terpusat yang rentan terhadap praktik korupsi.
"Pengalaman BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran) cengkeh era Orde Baru, sengkarut Bulog, hingga sejumlah state trading enterprise yang terjebak skandal, menunjukkan satu pola yang sama yakni sentralisasi tanpa checks and balances bukan solusi, melainkan eskalasi risiko,ÔÇØ kata Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia.
Dampak lain dari kebijakan satu pintu ini juga disorot dari sisi komitmen transisi energi pemerintah yang berpotensi mengalami hambatan.
Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira melihat pembentukan BUMN ekspor ini sebagai manuver mengubah rantai pasok demi pemenuhan domestik, khususnya batu bara untuk menyuplai rencana penambahan PLTU.
ÔÇ£Ekspor batu bara dengan kontrol ketat satu pintu menjadi disinsentif bagi pengusaha, sehingga pembelian pasokan batu bara domestik berisiko naik. Indonesia makin sulit keluar dari jebakan coal lock-in, karena batu bara dipersepsikan tersedia di pasar domestik. Alasan untuk beralih ke energi terbarukan makin terhambat secara biaya,ÔÇØ terang Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS.
