Pemusatan perdagangan komoditas oleh pemerintah memicu gangguan besar pada pasar minyak nabati global. Kebijakan baru ini melumpuhkan rantai pasok pertanian dari tingkat petani swadaya hingga meja perdagangan institusional.
Kepanikan pasar merebak setelah adanya mandat pemerintah yang mewajibkan seluruh ekspor minyak kelapa sawit melalui sistem satu pintu. Sistem ini dikelola oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah super-holding investasi negara yang baru dibentuk.
Seperti dikutip dari Investortrust, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mengonfirmasi kejatuhan harga tandan buah segar (TBS) lokal. Nilai jual pasaran anjlok dalam semalam menjadi Rp 1.500 per kilogram di berbagai pusat produksi utama, bahkan menyentuh angka terendah Rp 1,000 per kilogram di Mamuju.
Dampak di sektor hulu ini segera merembet ke perdagangan institusional. Kondisi tersebut menyebabkan harga tender minyak sawit mentah (CPO) domestik merosot dari Rp 15.300 menjadi Rp 12.150 per kilogram hanya dalam beberapa sesi perdagangan.
Eksportir global, perusahaan penyulingan, dan rumah dagang besar kini membekukan pesanan pembelian. Mereka juga menghentikan sementara transaksi demi mengkaji lanskap regulasi yang berubah drastis.
Hambatan regulasi di Indonesia langsung mengganggu pasokan pangan dan bahan bakar nabati dunia. Kelumpuhan pasar yang tiba-tiba ini memperlihatkan risiko eksekusi besar yang dihadapi pemerintahan baru dalam upaya mengonsolidasikan kendali negara atas aset strategis.
Industri ini menopang mata pencaharian sekitar 17 million orang. Oleh karena itu, kemacetan operasional yang berkepanjangan berisiko mengurangi pasokan pasar konsumen internasional sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dampak langsung dari situasi ini mengancam penurunan hasil panen di seluruh wilayah nusantara secara permanen. Petani swadaya yang menguasai sekitar 40% lahan sawit Indonesia mulai meninggalkan pemupukan tanaman karena anjloknya harga di tingkat petani tidak lagi mampu menutup tingginya biaya produksi.
Serikat pekerja independen memperingatkan bahwa strategi sentralisasi ini menyerupai kegagalan regulasi masa lalu yang memiskinkan komunitas petani lokal.
"Situasi memburuk setelah beberapa perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan untuk sementara waktu," kata Ketua Umum SPKS Sabarudin dalam rilis resmi tertulis pada Senin, 25 Mei 2026.
Sabarudin memperingatkan bahwa kebijakan satu pintu menciptakan monopsoni berbahaya yang langsung menekan harga petani. Ia menambahkan bahwa kebuntuan yang berkepanjangan akan membuat petani meninggalkan tanaman tersebut sepenuhnya, berkaca pada kehancuran parah tahun 2015.
Keruntuhan struktural ini mengancam target transisi energi pemerintah. Jika petani swadaya menghentikan produksi, negara akan menghadapi defisit bahan baku yang serius sehingga dapat menggagalkan mandat biodiesel B50.
Inti dari krisis ini berakar pada ketiadaan panduan teknis mengenai cara DSI mengelola logistik perdagangan. Pengusaha pabrik swasta dan pembeli internasional belum mendapatkan kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian pembayaran, formula penetapan harga acuan, serta alokasi risiko perusahaan.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyoroti dampak negatif dari kebijakan ini dan menilai mekanisme pasar standar telah rusak akibat spekulasi.
"Akar masalah saat ini adalah ketidakjelasan regulasi dan mekanisme implementasi kebijakan," ujar Darto dalam pengarahan darurat industri pada Senin, 25 Mei 2026.
Darto menambahkan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme perdagangan, pembayaran, formulasi harga, dan pembagian risiko bisnis akan dijalankan.
Untuk mencegah kehancuran industri secara penuh, POPSI mendesak pemerintah segera mencabut monopoli perdagangan DSI. Organisasi tersebut menyarankan agar lembaga negara itu dibatasi pada peran administratif dan pemantauan data demi memulihkan kepercayaan pasar global.
