Penulis : Prisma Ardianto 24 Mei 2026 | 16:20 WIB
Foto udara kapal tongkang bermuatan batu bara menyusuri Sungai Batanghari di kawasan Tanggo Rajo, Gentala Arasy, Jambi. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)
JAKARTA, investor.id - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui satu pintu BUMN dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola perdagangan. Hal itu juga disebut dapat meningkatkan pendapatan negara melalui penguatan pengawasan terhadap praktik misinvoicing.
Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian dalam keterangannya dikutip pada Minggu (24/5/2026), menilai bahwa kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan komoditas nasional.
Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis melalui DSI sebagai pengekspor tunggal.
Adapun komoditas yang tercakup antara lain kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. Skema terpusat ini dirancang untuk memastikan proses perdagangan berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurut Fakhrul, esensi utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki persoalan tata kelola ekspor, khususnya menutup celah praktik misinvoicing dan under-invoicing yang berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor-sektor strategis.
ÔÇ£Jadi, kan isunya invoicing, isunya misinvoicing, tapi, harusnya diceritakan bahwa ini kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi, ini belum nyampe nih, pesannya ke masyarakat, dan harus diceritakan juga, kalau yang sudah comply selama ini, dan tidak melakukan invoicing, tidak akan ada perubahan,ÔÇØ ujar Fakhrul.
Ia menekankan, pemerintah perlu memperkuat narasi kebijakan agar pelaku pasar memahami bahwa langkah ini ditujukan untuk menciptakan tata niaga yang lebih adil dan transparan, bukan menambah beban bagi pelaku usaha yang selama ini telah patuh terhadap aturan.
Menurut dia, pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan ekspor tidak perlu khawatir karena kebijakan ini menyasar potensi penyimpangan yang selama ini mengurangi optimalisasi penerimaan negara.
Fakhrul juga menilai komunikasi pemerintah mengenai mekanisme implementasi kebijakan akan menjadi faktor krusial dalam membangun persepsi positif pasar dan menjaga kepercayaan investor.
Menurutnya, dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif serta meminimalkan kesalahpahaman di lapangan.
ÔÇ£Harus diajak ketemu, harus diajak diskusi, dijelaskan mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi persepsinya bisa lebih baik,ÔÇØ ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai apabila implementasi dilakukan secara konsisten disertai komunikasi yang jelas, kebijakan ekspor SDA satu pintu berpotensi memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan negara di tengah kebutuhan penguatan fiskal pemerintah.
Editor: Prisma Ardianto
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Misbakhun Yakin DSI Perkuat Tata Kelola dan Jaga Iklim Investasi
Harga Batu Bara Rontok, Kebijakan Ekspor Baru RI Bikin Pasar Cemas
IHSG Merosot Buntut Aturan Ekspor SDA, Begini Respons Bos Danantara
Tanggapan Pengusaha Terkait Kebijakan 'Ekspor Satu Pintu' Prabowo
Macroeconomy 26 menit yang lalu Rupiah Terpuruk, Cuan Pelaku Usaha Mulai Tergerus Rupiah terus melemah. Kadin Indonesia menilai tekanan kurs mulai membebani dunia usaha, terutama sektor ritel berbasis impor.
Lifestyle 40 menit yang lalu Hoops + Health Youth Basketball Festival 2026 Kembali Digelar PT Sun Life Financial Indonesia kembali menghadirkan Hoops + Health Youth Basketball Festival 2026.
Market 1 jam yang lalu Ramalan Harga Emas untuk Sepekan ke Depan Harga emas dunia diprediksi bergerak dalam rentang US$ 4.333 per troy ounce sampai US$ 4.943 per troy ounce untuk sepekan ke depan.
Business 1 jam yang lalu Integrated Tourism Destination Mandalika Berhasil Tarik Investasi Rp 6 Triliun KEK The Mandalika mencatat total investasi hingga akhir 2025 sebesar Rp 6 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26 ribu orang.
