Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nasional atas keberhasilan membangun kolaborasi dengan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026. Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
Dikutip dari Media Indonesia, prosesi penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, pada Senin (25/5/2026) malam.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemprov Kaltim yang melibatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis. Kebijakan tersebut dinilai efektif memperluas akses pendidikan sekaligus mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di wilayahnya kini tidak lagi membedakan antara institusi negeri dan swasta.
"Kami memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta untuk semua jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi," ujar Rudy Mas'ud.
Pemerintah daerah setempat terus mendorong terciptanya ekosistem pendidikan inklusif agar seluruh anak di Kalimantan Timur memperoleh hak belajar yang layak tanpa memandang latar belakang gender, agama, suku, maupun budaya. Langkah ini dilakukan melalui transformasi dan inovasi pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu program yang dijalankan adalah penyediaan fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk jenjang Strata 1 (S1) hingga Strata 3 (S3).
"Pendidikan menjadi satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan," kata Rudy Mas'ud.
Capaian Daerah di Tingkat Nasional
Dalam kategori pemerintah provinsi, Kalimantan Timur menerima penghargaan ini bersama dengan Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Prestasi di sektor pendidikan ini diperkuat oleh keberhasilan Kota Balikpapan yang meraih penghargaan serupa untuk kategori pemerintah daerah kota bersama Kota Surabaya dan Kota Batam.
Di sisi lain, kebijakan pusat juga terus bergulir. Kemendikdasmen tercatat telah menerbitkan Permendikdasmen 6/2026 untuk menciptakan budaya sekolah aman, nyaman, dan ramah disabilitas guna mengatasi perundungan pada Senin (25/5/2026).
