PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebanyak 54,9 juta liter untuk operasional seluruh rangkaian kereta api selama kuartal I tahun 2026. Angka penyerapan ini terhitung sejak Januari hingga Maret 2026 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan transportasi publik dan distribusi barang nasional.
Dilansir dari Detik Finance, total volume yang dihabiskan mencapai 54.911.065 liter dari total alokasi tahunan sebesar 214.342.000 liter. Penyerapan tersebut dilakukan berdasarkan ketetapan kuota dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Keputusan Nomor 99/P3JBT.KOM/BPH.DBBM/2025.
VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar tersebut dilakukan secara terukur untuk menjaga kesinambungan layanan. Mayoritas BBM digunakan untuk kereta penumpang, sementara porsi lainnya dialokasikan bagi angkutan logistik seperti semen, peti kemas, dan hasil perkebunan.
"Kami memastikan penyerapan BBM subsidi dilakukan sesuai peruntukannya, dengan prinsip Good Corporate Governance. Setiap proses dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terus kami jaga konsistensinya," kata Anne Purba dalam keterangan resminya pada Selasa (14/4/2026).
Data operasional menunjukkan sebanyak 14.515.350 pelanggan telah menggunakan layanan KA Jarak Jauh dan Lokal selama tiga bulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selain angkutan penumpang, KAI mendistribusikan 12.075.002 ton batu bara untuk mendukung ketersediaan listrik di wilayah Jawa dan Bali. Perusahaan juga mengangkut 2.873.440 ton komoditas lainnya, termasuk kiriman retail yang mendukung perluasan pasar pelaku UMKM di Jawa dan Sumatera.
Seluruh operasional lokomotif dan genset kereta api saat ini telah menggunakan Biosolar B40 yang disubsidi pemerintah. Implementasi penggunaan bahan bakar nabati ini sudah berjalan sejak Februari 2025 sebagai langkah efisiensi energi dan penyelarasan dengan kebijakan lingkungan pemerintah.
