Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa keselamatan seluruh pengguna kereta api dijamin tanpa memandang jenis kelamin pada Rabu (29/4/2026). Penegasan ini muncul sebagai respons atas usulan relokasi posisi gerbong khusus wanita di rangkaian KRL Commuter Line pascakecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur.
Dilansir dari Megapolitan, wacana perubahan posisi gerbong tersebut mengemuka setelah insiden KA Argo Bromo Anggrek menabrak bagian belakang KRL pada Senin (27/4/2026). Peristiwa tragis tersebut menyebabkan 15 penumpang di gerbong khusus wanita meninggal dunia.
Bobby Rasyidin memberikan tanggapan resmi mengenai standarisasi pengamanan operasional perusahaan. Ia menekankan bahwa prinsip nir-kompromi diterapkan dalam aspek perlindungan nyawa setiap individu yang menggunakan jasa transportasi kereta api.
"Bagi kami, keselamatan tidak ada toleransi sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan laki-laki dan perempuan," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT KAI.
Keputusan manajemen untuk menyediakan area khusus bagi penumpang perempuan disebut murni bertujuan meningkatkan aspek pelayanan teknis. Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan lebih serta mempermudah mobilitas kelompok perempuan saat mengakses layanan transportasi publik.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, sebelumnya mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindah ke bagian tengah rangkaian kereta. Usulan ini didasari hasil peninjauan langsung terhadap para korban yang terdampak tabrakan dengan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ).
Arifah berpendapat bahwa penempatan gerbong di ujung rangkaian memiliki risiko fatalitas yang lebih tinggi jika terjadi benturan. Ia menyarankan agar posisi paling depan dan belakang diisi oleh penumpang umum atau laki-laki guna melindungi kelompok rentan.
Meskipun memberikan saran perubahan teknis, Menteri PPPA menyatakan bahwa gagasan tersebut masih merupakan langkah awal pembicaraan dengan pihak penyedia jasa transportasi. Saat ini, prioritas kerja pemerintah dan pihak terkait masih tertuju sepenuhnya pada penanganan korban selamat.
