Tokoh pertambangan nasional Jeffrey Mulyono meluncurkan buku bertajuk "Some References About Community Development" di Aula Pertemuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada Selasa (19/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk mendorong penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan secara berkelanjutan.
Peluncuran buku tersebut menyoroti pentingnya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) mengingat komoditas tambang seperti batu bara, nikel, dan bauksit bersifat tidak dapat diperbarui, sebagaimana dilansir dari Money. Program tersebut memprioritaskan empat pilar utama yang meliputi kesehatan dan gizi, pendidikan dan pengetahuan, kontribusi sosial, serta kebudayaan dan lingkungan.
Melalui buku ini, perumusan program PPM dinilai memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Keterlibatan yang terintegrasi antara pemerintah, pelaku usaha tambang, masyarakat, hingga kalangan akademisi menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan tersebut.
"Melalui program Community Development, perusahaan-perusahaan pertambangan ikut mengantarkan masyarakat sekitar untuk dapat hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkelanjutan," kata Jeffrey Mulyono, Direktur DVK Resources Pte. Ltd dan Komisaris PT Manoor Bulatn Lestari melalui keterangannya pada Jumat (22/5/2026).
Penciptaan lapangan kerja di wilayah pertambangan diharapkan tidak membuat masyarakat bergantung penuh pada status sebagai karyawan korporasi. Penguatan kapasitas ekonomi lokal menjadi fokus utama agar masyarakat tetap berdaya setelah cadangan mineral habis dan operasional tambang berakhir.
Acara peluncuran buku tersebut kemudian diikuti dengan agenda diskusi panel yang dipandu oleh Ketua Komite Bidang Pertambangan APINDO Hendra Sinadia. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber seperti Dosen Institut Teknologi Bandung Fadhila Achmadi Rosyid, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Abrar Saleng, pegiat sosial Sarwat Fardaniyah, serta pakar pertambangan Simon Sembiring.
Di sisi lain, Indonesian Mining Association (IMA) turut memberikan pandangan terkait iklim investasi di tengah penguatan tata kelola industri minerba. IMA mengingatkan pemerintah agar wacana pembentukan badan khusus pengawas ekspor tetap mempertimbangkan kepastian regulasi bagi pelaku usaha.
"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan," ujar Sari Esayanti, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association melalui keterangannya pada Jumat (22/5/2026).
Asosiasi menilai jaminan hukum sangat krusial karena mayoritas perusahaan tambang telah terikat kontrak jangka panjang serta kalkulasi investasi yang bernilai besar. Perlindungan iklim investasi yang kompetitif diyakini mampu menjaga kepercayaan global terhadap sektor pertambangan nasional.
"Dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan," kata Sari.
