Pemerhati Jawa Tengah, Budiyanto Hadinogoro, memberikan pandangannya terkait aksi protes masyarakat mengenai kerusakan di ruas jalan provinsi Randublatung–Cepu, Kabupaten Blora. Menurutnya, publik perlu melihat permasalahan infrastruktur ini secara lebih menyeluruh dan proporsional agar tidak terjadi salah paham.
Budiyanto menegaskan bahwa kerusakan jalan tidak terjadi secara mendadak dalam waktu singkat, melainkan hasil dari akumulasi berbagai persoalan selama bertahun-tahun. Ia menilai banyak faktor yang saling berkaitan dalam dinamika kondisi jalan di lapangan.
Beberapa faktor utama penyebab kerusakan jalan tersebut antara lain:
- Aspek perencanaan pembangunan yang membutuhkan waktu matang.
- Ketersediaan dan alokasi anggaran daerah yang terbatas.
- Kondisi geografis wilayah yang memengaruhi ketahanan struktur jalan.
- Beban kendaraan yang melintas melebihi kapasitas tonase jalan tersebut.
Budiyanto menjelaskan bahwa meskipun kritik dari masyarakat adalah elemen penting dalam demokrasi, penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak seharusnya hanya berpatokan pada satu isu yang sedang viral di media sosial. Hal ini penting agar evaluasi tetap berjalan secara objektif dan berimbang.
Penyelesaian masalah jalan provinsi memerlukan proses teknis serta penganggaran yang terstruktur dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Tekanan opini publik tidak bisa serta-merta mempercepat prosedur birokrasi yang memang sudah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Budiyanto menyoroti bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menghadapi berbagai tugas berat di bidang infrastruktur sejak awal masa jabatannya. Banyak dari pekerjaan rumah tersebut merupakan peninggalan dari periode pemerintahan sebelumnya yang menumpuk.
Oleh karena itu, ia menganggap tidak bijak jika semua beban kerusakan jalan langsung ditujukan kepada gubernur yang baru memimpin dalam waktu relatif singkat. Setiap proyek perbaikan jalan harus melewati mekanisme perencanaan yang ketat sebelum akhirnya bisa dieksekusi secara nyata.
Perbandingan antara ekspektasi masyarakat dan realitas birokrasi pembangunan:
| Aspek | Ekspektasi Masyarakat | Realitas Birokrasi |
|---|---|---|
| Waktu Perbaikan | Menginginkan penanganan secepat mungkin karena dampak harian. | Membutuhkan proses administrasi, lelang, dan persiapan teknis. |
| Kualitas Hasil | Jalan mulus tanpa melihat proses di balik layar. | Harus sesuai regulasi agar akuntabel dan bertahan dalam jangka panjang. |
| Prioritas | Fokus pada area yang sedang banyak dikeluhkan. | Berdasarkan data tingkat kerusakan, urgensi, dan volume lalu lintas. |
Tabel di atas menunjukkan adanya celah antara keinginan warga dengan prosedur yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Budiyanto mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menganggap pemerintah bersikap pasif atau diam saja.
Proses administrasi dan persiapan teknis yang sering kali tidak terlihat oleh mata publik justru merupakan tahapan paling krusial. Tahapan-tahapan inilah yang nantinya akan menentukan keberhasilan serta ketahanan pembangunan infrastruktur untuk masa depan.
Mengenai polemik pembagian kewenangan jalan, Budiyanto berpendapat bahwa penjelasan tersebut sangat penting untuk edukasi publik. Dengan memahami kewenangan, warga bisa mengetahui instansi mana yang bertanggung jawab atas perbaikan di ruas jalan tertentu.
Namun, ia juga menyetujui bahwa komunikasi publik dari pemerintah harus dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan. Penjelasan teknis jangan sampai dijadikan alasan untuk menunda penanganan jalan yang berisiko membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Pemerintah daerah diharapkan tetap bekerja secara profesional berdasarkan data kerusakan dan tingkat urgensi yang ada. Budiyanto menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada merespons isu-isu yang sedang ramai di media sosial saja.
Jika kebijakan pemerintah hanya terus-menerus mengikuti tren viral, maka prinsip pemerataan pembangunan di daerah lain bisa terganggu. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi wilayah yang juga membutuhkan perbaikan namun tidak mendapat sorotan publik.
Budiyanto menegaskan bahwa indikator pemerintah yang baik bukan hanya dilihat dari seberapa cepat mereka merespons sesuatu yang viral. Sebaliknya, kualitas pemimpin diukur dari kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikabarkan telah memasukkan perbaikan jalan Randublatung–Cepu ke dalam tahap lelang. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret atas keluhan masyarakat Blora yang sempat melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan rusak.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga mengusulkan penggunaan dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk mempercepat proses perbaikan tersebut. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan lubang-lubang jalan demi menjamin kenyamanan dan keselamatan warga.
