Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Iwan Syahril, memberikan kesaksian mengenai proses pengembangan platform digital pendidikan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Selasa, 14 April 2026. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini turut menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Proses perancangan aplikasi tersebut melibatkan koordinasi intensif antara pembuat kebijakan dan tim teknis untuk menyelaraskan kebutuhan lapangan. Berdasarkan laporan dari Nasional, Iwan Syahril menegaskan posisinya dalam proyek tersebut sebagai bagian dari Dewan Pengarah yang melekat pada jabatan strukturalnya di kementerian.
"Platform-platform tersebut dikembangkan melalui diskusi yang sangat intens antara kebijakan yang ingin dilakukan dengan aplikasi yang akan dihadirkan," ujar Iwan Syahril di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa (14/4/2026).
Saksi menjelaskan bahwa alur komunikasi pengembangan sistem ini lebih banyak terjadi pada level teknis dan direktorat, bukan komunikasi langsung dengan menteri. Secara birokrasi, pengambilan keputusan akhir berada di tangan direktur atau direktur jenderal terkait sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
"Staf-staf terkait yang dilibatkan untuk bisa membantu dalam berbadan untuk bisa mengembangkan aplikasi yang dilakukan karena pada akhirnya itu adalah keputusan dari direktorat terkait," jelas Iwan Syahril.
Terdapat tiga pilar platform utama yang dikembangkan oleh kementerian untuk mendukung ekosistem pendidikan nasional. Platform pertama fokus pada pengembangan guru yang menyediakan berbagai modul pelatihan serta ruang kolaborasi, yang diklaim telah melahirkan lebih dari 145 komunitas belajar.
"Di mana guru-guru membagi inovasi-inovasi yang mereka lakukan Dan kemudian mereka juga berkolaborasi membentuk komunitas belaja," jelas Iwan Syahril.
Platform kedua adalah Rapor Pendidikan yang berfungsi menyederhanakan data hasil asesmen nasional agar lebih mudah diakses oleh sekolah dan pemerintah daerah. Instrumen ini dirancang sebagai alat refleksi untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di setiap wilayah secara spesifik.
"Jadi ada dua platform-nya, pemerintah daerah dan sekolah. hasil asesmen nasional dibuat sangat sederhana untuk bisa dipahami sehingga menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kondisi sekolah atau perbaikan kondisi pemerintah daerah," kata Iwan Syahril.
Terakhir, kementerian mengembangkan platform perencanaan dan penganggaran berbasis data untuk membantu tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sistem ini bertujuan agar penyusunan program di tingkat sekolah menjadi lebih akurat karena mengacu pada data yang valid.
"Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi jauh lebih terarah karena berbasis data," kata Iwan Syahril.
