Pemerintah Indonesia dan Laos tengah menjajaki penguatan kerja sama investasi sektor pupuk melalui rencana pembangunan pabrik di wilayah Laos pada Selasa (5/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan tingginya ketergantungan bahan baku impor bagi industri dalam negeri.
Dilansir dari Nasional, Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Aminuddin Ma'ruf memberikan keterangan mengenai rencana ekspansi industri tersebut. Proyek ini diproyeksikan dapat memangkas biaya operasional pengadaan material pendukung produksi pupuk.
"Ya salah satunya itu ya, untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada, yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku," kata Aminuddin, Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Rencana tersebut saat ini masih berada dalam tahap pembahasan awal. Aminuddin menjelaskan bahwa tindak lanjut dari pertemuan ini akan melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah yang berkaitan langsung dengan sektor industri pupuk.
"Tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia untuk kami jajaki follow up meeting selanjutnya yang nanti kami juga akan melibatkan BUMN-BUMN terkait langsung," ucap Aminuddin, Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Diskusi mengenai investasi ini menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos, Thongsavan Phomvihane. Pertemuan resmi yang berlangsung selama 40 menit di Kompleks Istana Wapres tersebut menyoroti peran PT Pupuk Indonesia.
Selama ini, Indonesia diketahui mengimpor potas yang merupakan bahan baku krusial dari Laos dengan nilai mencapai 60 juta dolar AS setiap tahunnya. Potensi hilirisasi di negara tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak.
"Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan ke Yang Mulia Wakil Perdana Menteri untuk menjajaki kemungkinan Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos untuk memproduksi pupuk dan hilirisasinya ya," ucap Aminuddin, Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
