Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan arahan tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan kepercayaan masyarakat dalam pelantikan pejabat di kantor Kemenkeu, Selasa (12/5/2026).
Kinerja otoritas pajak saat ini menjadi pusat perhatian publik karena setiap kebijakan pemungutan pajak bersentuhan langsung dengan stabilitas dunia usaha dan kehidupan warga. Purbaya menekankan pentingnya posisi yang adil agar setiap langkah institusi dapat diterima secara luas.
"Jadi pegawai-pegawai DJP itu posisinya susah sekali kalau malas digebuk. Kalau kerajinan diprotes. Jadi kita harus ambil posisi yang pas, yang fair yang tetap menjaga integritas sehingga semua langkah kita bisa diterima oleh masyarakat," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menkeu menegaskan bahwa proses pemungutan pajak tidak boleh mengabaikan ekspektasi pelaku usaha. Dilansir dari Investor Daily, meskipun target penerimaan negara harus tercapai, metode yang digunakan harus tetap mengedepankan prinsip kebersihan dan transparansi.
"Penerimaan negara harus dijaga tetapi caranya juga harus benar. Penerimaan pajak harus kuat tetapi tidak boleh merusak kepercayaan. Harus naik tetapi tidak membuat dunia usaha ragu dan prosesnya harus bersih," terang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak pada triwulan I-2026 mencapai Rp 394,8 triliun, atau tumbuh 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mengalami normalisasi setelah sempat mencatatkan pertumbuhan di level 30% pada Januari dan Februari 2026.
Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Sebagai institusi pelaksana, DJP memiliki peran krusial dalam fungsi pelayanan, pengawasan, hingga pemeriksaan kepatuhan wajib pajak di seluruh Indonesia.
"Jadi, kebijakan saya pikir sih selama ini sudah cukup baik sekali, income penerimaan pajak tumbuhnya cukup kencang. Di awal dua bulan pertama tahun ini sempat 30% agak turun sedikit sekarang 20% lebih," terang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak disebut sebagai representasi langsung dari wajah pemerintah pusat. Purbaya mengingatkan bahwa kegagalan dalam mengoptimalkan penerimaan akan berdampak sistemik pada kesehatan fiskal nasional secara menyeluruh.
"Cara anda melayani wajib pajak memimpin pegawai, mengelola pemeriksaan, mengarahkan penagihan, dan menjaga data. Itu semua menentukan wajah DJP dan wajah Kementerian Keuangan. Bukan itu saja, wajah negara. Jadi anda jangan lupa anda mewakili negara," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
