Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mematangkan formulasi insentif pajak baru bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel pada Jumat, 8 Mei 2026. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penyerapan sumber daya domestik melalui perbedaan besaran subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pemerintah berencana menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan persentase yang variatif. Kebijakan ini akan membedakan insentif antara kendaraan yang menggunakan teknologi baterai nikel dengan jenis teknologi baterai lainnya, sebagaimana dilansir dari Suara.
"PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penajaman skema ini dilakukan untuk memastikan bahwa ekosistem industri hilirisasi nikel di Indonesia mendapatkan dukungan yang memadai dari sisi permintaan konsumen. Fokus utama pemerintah adalah memberikan keunggulan kompetitif bagi kendaraan yang memakai komponen lokal.
"Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya karena supaya baterai kita kepakai," kata Purbaya.
Sejumlah model kendaraan listrik yang telah diproduksi di Indonesia tercatat menggunakan basis nikel, termasuk Hyundai Ioniq 5 yang dirakit secara lokal. Varian mobil ini dibekali baterai Lithium-ion Polymer dengan kapasitas beragam mulai dari 58 kWh hingga 84 kWh.
Selain itu, Hyundai Kona Electric turut memanfaatkan baterai Lithium-ion Nickel Manganese Cobalt (NMC) produksi PT HLI Green Power di Cikarang, Jawa Barat. Komponen baterai pada kendaraan tersebut dilaporkan telah mencapai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 80 persen.
Toyota bZ4X juga telah memulai tahap produksi di dalam negeri dengan spesifikasi baterai Lithium-ion berkapasitas 71,4 kWh. Unit tersebut diklaim memiliki jarak tempuh hingga 525 kilometer serta didukung fitur pengisian daya cepat dari posisi nol ke 80 persen dalam waktu 30 menit.
