Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi skema insentif kendaraan listrik yang direncanakan mulai diimplementasikan pada awal Juni 2026 untuk mempercepat transisi energi nasional. Langkah strategis ini diambil guna menekan ketergantungan terhadap impor energi fosil di tengah ketidakstabilan harga energi dan gejolak geopolitik global yang terjadi saat ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan kuota insentif bagi 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit motor listrik sepanjang tahun ini. Dilansir dari Money, besaran subsidi untuk sepeda motor listrik ditetapkan senilai Rp 5 juta per unit, sementara mobil listrik akan mendapatkan keringanan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen.
"Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi menilai situasi harga energi fosil yang tidak menentu menjadi momentum tepat bagi masyarakat beralih ke transportasi berbasis baterai. Kendaraan listrik dianggap memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan efisien untuk mobilitas harian masyarakat Indonesia yang didominasi roda dua.
"Menurut AISMOLI, iya, kondisi ini bisa menjadi momentum positif," kata Budi Setiyadi kepada Kompas.com, Senin (11/5/2026).
Budi menekankan bahwa adopsi motor listrik secara masif tidak hanya meringankan beban biaya transportasi publik secara individu, tetapi juga berdampak langsung pada penghematan anggaran bahan bakar minyak secara nasional.
"Jadi, percepatan adopsi motor listrik dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi masyarakat sekaligus mendukung penghematan BBM nasional," imbuh Budi Setiyadi.
Namun, AISMOLI mencatat adanya sejumlah hambatan yang masih perlu diatasi, mulai dari tingginya harga awal kendaraan hingga keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Budi menegaskan pentingnya konsistensi regulasi dan bantuan finansial dari pemerintah untuk menjembatani selisih harga dengan kendaraan konvensional.
"Insentif masih penting, terutama untuk fase awal pembentukan pasar, karena dapat membantu menjembatani gap harga antara motor listrik dan motor bensin," kata Budi Setiyadi.
Terkait regulasi terbaru seperti Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, pelaku industri berharap adanya keselarasan tafsir di lapangan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi investor maupun konsumen dalam bertransaksi.
ÔÇ£Kebijakan yang baik tidak cukup, namun harus selaras dan sampai ke lapangan dengan satu tafsir yang sama. Kepastian kebijakan menjadi barang mahal dan dibutuhkan bagi industri untuk berinvestasi, berproduksi, dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh,ÔÇØ ujar Budi Setiyadi dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).
Budi menambahkan bahwa keberhasilan ekosistem ini sangat bergantung pada peran PT PLN (Persero) dalam memperluas infrastruktur pendukung dan memberikan tarif listrik yang kompetitif bagi para pengguna kendaraan listrik.
"Sangat krusial. PLN bukan hanya penyedia listrik, tetapi juga fasilitator utama ekosistem EV," ujar Budi Setiyadi.
Integrasi layanan digital dan kemudahan akses infrastruktur diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi elektrifikasi di sektor transportasi secara berkelanjutan.
"Kalau infrastruktur makin mudah diakses dan biaya penggunaan EV semakin jelas efisien, kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik akan meningkat," ungkap Budi Setiyadi.
Dukungan serupa datang dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang menyoroti urgensi pembangunan stasiun pengisian daya yang lebih masif. Sinergi antara pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap sebagai kunci pertumbuhan populasi kendaraan listrik di tanah air.
"PLN dan swasta harus bergerak sinergi dan cepat untuk perkembangan populasi EV," ujar Tenggono Chuandra Phoa, Sekretaris Jenderal Periklindo kepada Kompas.com.
Tenggono optimis bahwa efisiensi biaya operasional yang ditawarkan kendaraan listrik akan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang mulai terbebani oleh kenaikan harga BBM non-subsidi di pasar global.
"Tentu banyak yang beralih ke EV karena lebih efisien dan irit operasionalnya," ucap Tenggono Chuandra Phoa.
Hingga saat ini, para pelaku usaha di sektor otomotif listrik masih memantau perkembangan pembahasan insentif lintas kementerian agar program tersebut dapat segera terealisasi di lapangan.
"Kami berharap terealisasi secepatnya," kata Tenggono Chuandra Phoa.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa kebijakan elektrifikasi ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menurutnya, pemanfaatan sumber energi dalam negeri harus dioptimalkan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan energi global.
"Karena itu kita perlu memperkuat alternatif energi yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya kompor listrik dan kendaraan listrik," kata Kholid Syeirazi.
Transisi ini diprediksi akan berlangsung secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan energi di lingkup rumah tangga hingga perubahan gaya hidup dalam bertransportasi di masa mendatang.
ÔÇ£Transisi energi pada akhirnya mengarah pada elektrifikasi. Kendaraan bermotor secara bertahap akan beralih dari BBM ke listrik, sementara kebutuhan energi rumah tangga seperti memasak juga didorong menggunakan listrik melalui kompor listrik,ÔÇØ tutup Kholid Syeirazi.
