Parlemen Inggris resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tembakau dan Vape pada Selasa (21/4/2026) yang melarang generasi muda membeli rokok secara permanen. Kebijakan ini secara khusus menargetkan individu yang lahir setelah 1 Januari 2009 agar tidak memiliki akses legal terhadap produk tembakau seumur hidup mereka.
Kesepakatan draf akhir aturan ini dicapai oleh Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan sebagaimana dilansir dari Money melalui laporan BBC. Setelah aturan ini mendapatkan persetujuan kerajaan, seluruh toko di Inggris akan dilarang menjual tembakau kepada kelompok usia tersebut guna menciptakan generasi bebas asap rokok.
Pemerintah kini memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur produk tembakau, rokok elektrik, hingga produk nikotin lainnya, termasuk aspek kemasan dan rasa. Langkah strategis ini diambil karena merokok tetap menjadi faktor utama penyebab kematian serta penyakit yang dapat dicegah di negara tersebut.
Aturan baru ini juga memperketat kawasan bebas rokok dengan melarang penggunaan vape di dalam mobil yang membawa anak-anak, area sekolah, rumah sakit, dan taman bermain. Kendati demikian, penggunaan vape masih diperbolehkan di area luar rumah sakit sebagai upaya membantu perokok aktif untuk berhenti.
Menteri Kesehatan Inggris Wes Streeting menilai reformasi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi sistem kesehatan nasional.
"Pencegahan lebih baik daripada pengobatan ÔÇô reformasi ini akan menyelamatkan nyawa, mengurangi tekanan pada NHS, dan membangun Inggris yang lebih sehat," kata Streeting.
Dukungan senada disampaikan oleh Menteri Kesehatan di House of Lords, Baroness Merron, yang menyebut kebijakan ini sebagai intervensi kesehatan masyarakat terbesar dalam satu generasi.
"Ini, pada kenyataannya, adalah intervensi kesehatan masyarakat terbesar dalam satu generasi dan saya dapat meyakinkan semua anggota House of Lords bahwa ini akan menyelamatkan nyawa," ujar Merron.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik anggota parlemen seperti Lord Naseby yang menyoroti dampak bagi sektor usaha serta pentingnya aspek edukasi dibandingkan sekadar pelarangan.
"Yang benar-benar kita butuhkan adalah pemahaman yang tepat tentang bagaimana kita mendidik orang untuk tidak mulai merokok," ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Merron menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomunikasi intensif dengan para pelaku usaha retail dalam implementasi aturan ini.
"Secara keseluruhan saya dapat meyakinkan Lord Naseby, seperti yang telah saya lakukan pada beberapa kesempatan, tentang betapa eratnya kami bekerja sama dengan para pengecer, dan kami akan terus melakukannya." lanjut Merron.
Dari sisi kelompok kesehatan, Sarah Sleet dari Asthma and Lung UK melihat undang-undang ini sebagai peluang untuk menuntut tanggung jawab industri tembakau.
"Sekarang setelah RUU yang inovatif ini akhirnya disahkan, kita memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meminta pertanggungjawaban industri tembakau." kata Sleet.
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan akses layanan berhenti merokok di berbagai wilayah yang perlu segera diatasi melalui pendanaan dari industri terkait.
"Saat ini kita memiliki lotere kode pos, itulah sebabnya industri tembakau harus membayar melalui pungutan untuk mengurangi kerusakan yang mereka sebabkan dengan mendanai layanan penting ini di seluruh Inggris," ujarnya.
Meskipun pengetatan dilakukan di fasilitas publik tertentu, aktivitas merokok dan penggunaan vape tetap diizinkan di dalam rumah serta ruang terbuka luas seperti pantai dan taman pub.
