Sejumlah asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan insentif fiskal guna menekan biaya produksi pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil guna mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mengganggu pasokan bahan baku.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dilaporkan telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah untuk memohon bantuan kebijakan tersebut. Dilansir dari Ekonomi, Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, menjelaskan bahwa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama satu tahun sangat mendesak demi menjaga likuiditas usaha.
"Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala," ujar Aqil, Sekretaris Jenderal APSyFI.
Aqil menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu keterbatasan pasokan mono ethylene glycol (MEG) yang menghambat laju produksi nasional. Saat ini, utilisasi industri TPT tercatat merosot ke angka 55% hingga 60%, jauh dari tingkat operasional normal yang biasanya mampu menyentuh 90%.
"Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi," kata Aqil, Sekretaris Jenderal APSyFI.
Data APSyFI menunjukkan kapasitas polimerisasi nasional anjlok dari 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir. Penurunan signifikan ini terjadi akibat berhentinya operasional sejumlah produsen lokal yang terdampak tekanan pasar global dan kebijakan perdagangan yang kurang memihak produsen dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, juga menekankan pentingnya ketersediaan likuiditas bagi sektor padat karya ini. Ia berharap pembuat kebijakan memiliki cara pandang yang lebih aktif dalam mendukung industri tersebut agar tetap bertahan.
"Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana," sebut Anne, Ketua Umum AGTI.
Dari sektor alas kaki, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengusulkan diskon tarif listrik dan harga gas sebagai langkah cepat pengamanan arus kas. Sekretaris Jenderal Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, menyatakan bahwa komponen energi merupakan beban biaya operasional yang sangat signifikan bagi pabrikan saat ini.
"Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan," jelas Billie, Sekretaris Jenderal Aprisindo.
Selain masalah energi, Aprisindo juga mengusulkan adanya formulasi pengupahan khusus untuk sektor padat karya dalam regulasi tenaga kerja mendatang. Billie menyebutkan ketidakpastian biaya upah tahunan menjadi beban tersendiri bagi pengusaha yang kini tengah berupaya keras menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja.
