Kenaikan Harga Gas dan Pelemahan Rupiah Tekan Industri Keramik Nasional

Kenaikan Harga Gas dan Pelemahan Rupiah Tekan Industri Keramik Nasional
Foto: Ilustrasi Kenaikan Harga Gas dan Pelemahan Rupiah Tekan Industri Keramik Nasional.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) melaporkan penurunan daya saing sektor keramik nasional akibat gangguan pasokan gas dan depresiasi rupiah selama empat bulan pertama tahun 2026. Pelemahan mata uang Garuda hingga ke level Rp 17.424 per dollar AS pada Selasa (5/5/2026) turut memperberat beban operasional manufaktur.

Kondisi ini dipicu oleh eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi global. Dilansir dari Money, kenaikan biaya produksi ini terjadi di tengah keterbatasan alokasi gas industri tertentu (AGIT) yang tidak sesuai komitmen awal.

Ketua ASAKI, Edy Suyanto, mengungkapkan bahwa realisasi gas untuk wilayah Jawa Bagian Barat pada April 2026 menyusut hingga titik terendah, yakni hanya 37,5 persen. Hal ini memaksa pelaku usaha membayar harga gas komersial sebesar 11,5 hingga 12 dollar AS per MMBTU, jauh di atas harga subsidi sebesar 7 dollar AS per MMBTU.

"Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus kerugian akibat kurs," kata Edy Suyanto, Ketua ASAKI.

Penurunan alokasi gas tersebut menjadi pukulan telak mengingat komponen energi mencakup 35 hingga 38 persen dari total struktur biaya produksi keramik. Beban ini semakin berlipat karena sistem pembayaran gas domestik masih menggunakan satuan mata uang dollar AS di tengah tren pelemahan rupiah.

Kondisi industri di dalam negeri saat ini dinilai kalah bersaing dibandingkan negara kompetitor di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, harga gas industri di Malaysia dan Thailand terpantau berada di kisaran 9,5 hingga 9,9 dollar AS per MMBTU.

ASAKI mendesak pemerintah melalui Kementerian ESDM dan PT PGN untuk memberikan transparansi data serta menjamin kepastian pasokan gas demi mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Asosiasi juga mengusulkan penerapan kewajiban pasar domestik (DMO) gas dan pengalihan transaksi pembayaran gas ke mata uang rupiah untuk menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Artikel terkait

Rekomendasi