Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan dukungan penuh pemerintah Indonesia terhadap segala inisiatif yang mampu mewujudkan perdamaian serta stabilitas politik di Myanmar melalui mekanisme internal negara tersebut pada Kamis (23/4/2026).
Dukungan ini diberikan dengan syarat proses transisi tersebut dilakukan secara inklusif dan mematuhi konsensus yang telah disepakati bersama oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Intinya, segala upaya yang membawa kedamaian dan kestabilan politik di Myanmar, yang dilakukan oleh internal Myanmar sendiri, kita dukung," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya gencatan senjata dan pelaksanaan konsensus lima poin sebagai indikator utama keberhasilan proses politik di Myanmar. Sugiono menambahkan bahwa pengiriman pengamat telah dilakukan guna memastikan proses pemantauan berjalan objektif.
"Segala upaya yang membawa kedamaian dan kestabilan politik di Myanmar, yang dilakukan oleh internal Myanmar sendiri, kita dukung," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.
Indonesia berkomitmen menghormati pemerintahan baru di Myanmar selama mendapatkan pengakuan luas dari rakyatnya sendiri serta mampu menuntaskan konflik domestik yang berkepanjangan.
Mengenai partisipasi kepemimpinan baru Myanmar dalam forum regional, Indonesia masih menunggu hasil pengamatan dari anggota ASEAN lainnya. Penentuan kehadiran pemimpin tersebut akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kolektif seluruh anggota organisasi.
Terkait kemungkinan kehadiran pemimpin baru Myanmar dalam KTT ASEAN di Filipina, Sugiono mengatakan Filipina masih mencermati perkembangan dan kemajuan situasi. Keputusan bersama akan diambil melalui konsensus negara-negara ASEAN, ujar Sugiono.
Situasi politik di Myanmar mengalami babak baru setelah Min Aung Hlaing dilantik menjadi presiden pada 10 April 2026. Ia mengamankan kursi kepemimpinan setelah memperoleh mayoritas suara dalam pemungutan suara di parlemen pada awal April.
Pesta demokrasi yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember 2025 tersebut merupakan pemilu pertama yang digelar setelah masa darurat militer yang dimulai sejak Februari 2021 berakhir.
