Pemerintah Indonesia memperkuat posisi politik luar negeri bebas aktif melalui kunjungan kerja simultan ke dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Rusia, pada pertengahan April 2026. Langkah ini diambil untuk mengamankan stabilitas pasokan energi nasional serta menegaskan kedaulatan di tengah ketegangan geopolitik global.
Dilansir dari Nasional, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Moskwa. Di saat yang bersamaan, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi Markas Besar Pentagon di Amerika Serikat pada Senin (13/4/2026) untuk meresmikan kemitraan pertahanan strategis yang baru.
Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Mutiara Pertiwi menilai manuver ini sebagai strategi mencari sumber energi alternatif. Pendekatan ke Rusia juga dipandang memiliki misi simbolik guna memastikan keamanan jalur logistik di Selat Hormuz melalui pengaruh Kremlin terhadap Iran.
"Kemungkinan untuk mencari alternatif pasokan energi dan mengirim sinyal posisi Indonesia tidak terikat pada posisi AS dalam krisis politik dunia ini," kata Mutiara, Selasa (14/4/2026).
Pertiwi menambahkan bahwa komunikasi dengan Rusia merupakan upaya persuasi agar Iran lebih akomodatif terhadap akses peti kemas Indonesia. Namun, ia juga menyoroti perlunya kewaspadaan pemerintah terkait implementasi kerja sama tersebut di lapangan.
"Berkaca pada beberapa event sebelumnya, saya terus terang kuatir detail kesepakatannya seperti apa. Persoalannya, seberapa matang dan efektif langkah ini dilakukan, saat ini informasi masih terlalu minim," tutur Mutiara.
Asisten Profesor dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), James Guild menyebut dinamika diplomasi dua arah ini sebagai perwujudan konkret dari prinsip politik non-blok. Menurutnya, Indonesia tetap terbuka pada kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sembari menjaga dialog keamanan energi dengan Rusia.
"Jika AS ingin menawarkan kerja sama pertahanan yang lebih baik, Indonesia akan menerimanya, sembari secara bersamaan berbicara dengan Rusia mengenai keamanan energi," ujar Guild.
Meskipun dinilai strategis, upaya pemenuhan kebutuhan minyak dari Rusia menghadapi tantangan besar akibat gangguan infrastruktur energi di sana. Selain hambatan teknis, pemerintah Indonesia juga harus berhadapan dengan kebijakan sanksi Barat yang semakin ketat di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.
