Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026, Senin (11/5/2026). Dilansir dari Money, capaian tersebut dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan karena tidak menyentuh akar rumput secara organik.
Analisis yang dilakukan oleh tim Continuum INDEF menunjukkan bahwa publik merasa angka pertumbuhan tersebut merupakan hasil suntikan masif dari belanja pemerintah. Fenomena ini menyebabkan sentimen skeptis di mana masyarakat tetap menghadapi kesulitan ekonomi meskipun data makro menunjukkan tren yang positif.
Data Scientist Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo menjelaskan bahwa persepsi publik saat ini dilingkupi oleh kewaspadaan terhadap narasi yang dibangun pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional.
"Waspada dalam hal ini berarti, jangan sampai narasi pertumbuhan ini justru menyimpan sebuah bahaya laten yang dalam tanda kutip oleh publik itu tidak terlalu diketahui," kata Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Wahyu memaparkan lima alasan utama mengapa pertumbuhan ini dianggap semu, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga tingginya angka pengangguran. Tingginya belanja negara dipandang bukan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang merata.
"Ini sebagai alasan adanya sentimen bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dianggap tidak napak tanah," ujar Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 21,81 persen secara tahunan (yoy) menjadi sorotan tajam karena dianggap sebagai penopang utama angka PDB. Kondisi ini membuat masyarakat melabeli capaian ekonomi tersebut dengan istilah yang cukup unik.
"Artinya publik juga sadar bahwa angka 5,61 persen disuntik oleh belanja pemerintah yang melonjak hingga 21,81 persen yoy," ucap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Publik turut mempertanyakan anomali pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp 17.400 per dollar AS. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya memberikan stabilitas pada mata uang nasional.
"Karena memang kondisi rupiah yang melemah ini di publik juga kerap diasosiasikan dengan kenaikan harga," imbuh Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Kekhawatiran masyarakat kian meningkat saat klaim ekonomi aman tidak sejalan dengan realitas di pasar valuta asing. Hal ini menciptakan kepanikan kolektif terkait daya beli dan biaya hidup di masa depan.
"Kondisi ini menciptakan kecemasan atau kepanikan publik klaim terkait ekonomi aman, padahal rupiah terus dalam tanda kutip berdarah-darah di pasar valas," imbuh Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Selain masalah nilai tukar, fenomena keluarnya modal asing atau capital outflow sebesar 1,7 miliar dollar AS menjadi bukti adanya ketidakselarasan antara data pemerintah dengan kepercayaan pasar. Publik merasa janggal terhadap keputusan investor yang justru meninggalkan Indonesia di tengah pertumbuhan yang tinggi.
"Ada capital outflow sekitar 1,7 miliar dollar AS yang kemudian ini menjadi perbincangan," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Keluarnya investor asing memicu pertanyaan mengenai kualitas fundamental ekonomi yang dipaparkan secara resmi. Fenomena ini menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan oleh warganet di media sosial.
"Kalau pertumbuhan (ekonomi) itu bagus mengapa investor tidak tergiur gitu dengan pertumbuhan ekonomi yang semenarik itu, tetapi malah kabur," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Sektor lapangan kerja juga tidak luput dari kritik, di mana 59,42 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan formal serta maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
"Ada kata kunci semacam pengangguran, PHK, mengancam, rupiah yang memang kedua hal ini sepertinya saling beriringan. Satunya berbicara terkait ketersediaan barang dengan rupiah yang melemah sehingga barangnya mahal. Satunya lagi bicara tentang kesempatan untuk mendapatkan rupiah itu sendiri atau mungkin bekerja itu sendiri yang lumayan susah juga ," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Kebutuhan dasar yang semakin mahal memaksa masyarakat menggunakan tabungan pribadi untuk bertahan hidup. Kondisi yang disebut sebagai fenomena "makan tabungan" ini dianggap sebagai bukti pertumbuhan ekonomi tidak bersifat organik.
"Pertumbuhan ini menurut netizen dalam tanda kutip tidak seorganik itu karena mereka sendiri harus mengorbankan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Penelitian ini berbasis pada analisis 12.352 data dari media sosial X dan Threads selama periode 2 hingga 7 Mei 2026. Wahyu menegaskan pentingnya menyelaraskan data statistik pemerintah dengan kenyataan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas.
"Saatnya menyelaraskan statistik pemerintah dengan denyut nadi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya manis di atas kertas, tetapi juga nyata di kehidupan sehari-hari," tutup Wahyu Tri Utomo, Data Scientist Continuum INDEF.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/5/2026), ekonomi nasional atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun. Angka pertumbuhan 5,61 persen ini mencakup hampir seluruh lapangan usaha kecuali pertambangan serta pengadaan listrik dan gas.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 bila dibandingkan dengan kuartal I-2026 atau secara year-on-year mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
