Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyatakan tidak ada laporan pemutusan hubungan kerja atau PHK di kalangan anggotanya meskipun sektor petrokimia tengah menghadapi tekanan ekonomi global. Pernyataan ini merespons peringatan dari serikat buruh mengenai risiko pemangkasan pekerja dalam tiga bulan ke depan akibat lonjakan biaya energi dan bahan baku.
Dilansir dari Detik Finance, Ketua Inaplas Suhat Miyarso memberikan klarifikasi terkait situasi ketenagakerjaan di sektor tersebut dalam diskusi Forum Wartawan Industri di Gatot Subroto pada Selasa (5/5). Ia menegaskan bahwa operasional perusahaan anggota masih berjalan tanpa adanya pengurangan tenaga kerja secara massal.
"Mengenai PHK, ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK," kata Suhat Miyarso, Ketua Inaplas.
Suhat menambahkan bahwa pihak asosiasi secara berkala memantau perkembangan di internal anggota. Berdasarkan data yang diterima, hingga saat ini belum ada tindakan efisiensi berupa pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bawah naungan Inaplas.
"Dengan demikian Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas," paparnya Suhat Miyarso, Ketua Inaplas.
Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai turut memperkuat pernyataan tersebut dengan menyoroti kondisi pasar domestik. Menurutnya, daya serap pasar terhadap produk petrokimia dan plastik masih stabil karena basis pelanggan yang tetap terjaga.
"Jadi di industri petrokimia dan hilirnya, hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun di-PHK, dan itu tidak ada di dalam ramalan ataupun outlook yang akan dilakukan ke depan, tidak ada kita sampaikan PHK," jelas Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Inaplas.
Di sisi lain, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan pandangan berbeda saat ditemui di depan Kantor Kemnaker pada Kamis (7/5/2026). Ia menilai wajar jika pengusaha belum mengakui adanya rencana pemangkasan hubungan kerja saat ini.
"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK. Jadi nggak mungkin dia akan mengatakan PHK. Kita tunggu tiga bulan ke depan," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Said mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi informasi awal mengenai potensi penutupan pabrik di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Kondisi ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan biaya energi bagi industri manufaktur.
"Ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di DKI. Itu kemungkinan akibat perang kalau masih berlanjut, karena biaya energi kan tinggi," ujar Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Sebelumnya, dalam konferensi pers virtual pada Senin (4/5/2026), Said Iqbal juga menyoroti kerentanan industri plastik akibat ketergantungan pada bahan baku impor. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai sangat membebani biaya produksi sektor hilir plastik.
"Tapi realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester, dan sebagainya," katanya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
Said menekankan bahwa ketidakseimbangan antara biaya impor bahan baku dalam dolar dan penjualan produk akhir dalam rupiah menciptakan kerugian bagi pengusaha. Faktor inilah yang diprediksi akan memaksa perusahaan mengambil langkah efisiensi tenaga kerja dalam waktu dekat.
"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan. Bahan bakunya impor, polimer impor, petrokimia banyak yang impor. Begitu diproduksi, impor berarti beli barangnya pakai dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah. Saat rupiah melemah terhadap dolar, ya buntung. Makanya harga plastik naik," jelas Said Iqbal, Presiden Partai Buruh.
