Sedikitnya 12 negara dilaporkan tengah mengupayakan pinjaman baru kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok pada Jumat (17/4/2026). Langkah ini diambil guna memitigasi tekanan krisis global yang semakin dalam akibat konflik bersenjata di Timur Tengah.
Dilansir dari Detik Finance, tekanan ekonomi tersebut diperkirakan memicu permintaan bantuan keuangan dengan nilai total mencapai US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 343 triliun hingga Rp 859 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp 17.181 per dolar AS.
Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva menjelaskan bahwa kebutuhan dana tambahan ini mencakup pembukaan program pinjaman baru maupun penambahan dari komitmen bantuan yang sudah berjalan saat ini.
"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan dukungan keuangan baru sebesar US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar yang dapat mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," ujar Georgieva.
Georgieva memberikan catatan bahwa beberapa negara di wilayah Afrika sub-Sahara telah mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Meski demikian, pihak lembaga donor internasional tersebut belum merinci daftar negara yang dimaksud.
Terkait kondisi di Mesir, IMF menyatakan belum melakukan pembahasan mengenai tambahan program pinjaman sebesar US$ 8 miliar. Padahal, stabilitas ekonomi negara tersebut ikut terdampak secara signifikan oleh situasi peperangan di kawasan.
Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen menekankan bahwa angka estimasi pinjaman yang dirilis lembaga tersebut masih bersifat dinamis. Evaluasi mendalam masih terus dilakukan seiring dengan pertemuan bilateral antaranggota.
"Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi," tutur Mummsen.
Lembaga keuangan yang berbasis di Washington DC ini memperingatkan bahwa efek gangguan pasokan energi tidak akan segera mereda. Penutupan Selat Hormuz diprediksi menjadi faktor utama yang menghambat jalur distribusi energi dunia dalam beberapa waktu ke depan.
"Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam," imbuh Mummsen.
Akibat ketidakpastian ini, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3,1 persen, atau turun 0,2 poin persentase dari target awal. Sementara itu, inflasi di tingkat global diperkirakan melonjak ke angka 4,4 persen sepanjang tahun ini.
Dalam analisis skenario terburuk jika konflik Amerika Serikat dan Iran berlarut, harga komoditas minyak serta gas alam berisiko menyentuh US$ 100 per barel. Kondisi tersebut dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia hingga ke level 2,5 persen atau bahkan lebih rendah.
"Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2% hingga ke ambang resesi global," ujar Mummsen menambahkan.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak memerlukan bantuan pendanaan dari IMF di tengah gejolak pasar global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim posisi APBN masih sangat solid berkat dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun.
Purbaya menyampaikan posisi Indonesia tersebut saat melakukan pertemuan dengan Kristalina Georgieva di Washington DC pada Selasa (14/6). Menkeu menyebut kebijakan fiskal nasional saat ini cukup kuat untuk berfungsi sebagai bantalan ekonomi.
"Mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," ucap Purbaya.
Pihak IMF disebut memberikan apresiasi atas ketahanan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Percepatan ekonomi domestik dinilai mampu meredam dampak kenaikan harga minyak mentah dunia.
"Mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," tutur Purbaya.
