Rencana pemerintah membentuk badan baru pengatur ekspor komoditas memicu aksi jual massal yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan saham-saham sektor komoditas anjlok tajam pada Selasa (19/5/2026). Sentimen negatif ini memperparah kondisi pasar modal yang sedang rapuh akibat tekanan nilai tukar rupiah.
Pergerakan indeks saham ambles hingga 3,46 persen ke level 6.370, yang berimbas langsung pada kejatuhan sektor industri dasar sebesar 7,30 persen dan sektor energi sebesar 6,94 persen dalam sehari, dilansir dari Investasi. Sejumlah saham emiten kelapa sawit (CPO) dan batubara bahkan mengalami penurunan hingga menyentuh batas bawah.
Pada sektor CPO, saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) terjun 15 persen dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) merosot 14,97 persen hingga masuk daftar top losers. Pelemahan juga melanda PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) sebesar 7,72 persen dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) yang turun 6,25 persen.
Koreksi tajam turut menimpa emiten batubara berkapitalisasi besar, dengan PT Darma Henwa Tbk (DEWA) amblas 11,82 persen dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merosot 9,71 persen. Kejatuhan ini terjadi di tengah kondisi pasar yang tertekan oleh foreign outflow besar dan kurs rupiah yang menembus di atas Rp17.700 per dolar AS.
Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana menilai regulasi baru tersebut memunculkan kekhawatiran pelaku pasar terkait fleksibilitas bisnis, margin keuntungan, hingga volume ekspor emiten.
"Pasar menilai bahwa apabila badan tersebut nantinya mengatur kuota ekspor, harga acuan, kewajiban domestic market obligation (DMO), atau pungutan tambahan, maka profitabilitas emiten akan semakin tertekan di tengah harga komoditas global yang mulai melemah," ujar Hendra Wardana.
Kekhawatiran investor batubara juga membesar karena kebijakan baru ini diproyeksikan memperluas intervensi pemerintah pada mekanisme pasar dan pricing, terutama saat ekonomi global melambat.
"Pasar pada dasarnya tidak menyukai ketidakpastian kebijakan, apalagi ketika wacana tersebut muncul di tengah perlambatan ekonomi global dan harga batubara yang masih volatile," tutur Hendra Wardana.
Meski begitu, Hendra menambahkan bahwa tata kelola ekspor yang terintegrasi dari badan baru ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi emiten yang memiliki kepatuhan tinggi dan struktur biaya efisien.
"Emiten yang cenderung defensif biasanya adalah perusahaan dengan integrasi bisnis kuat, kontrak jangka panjang, serta neraca keuangan sehat," papar Hendra Wardana.
Hendra juga menjelaskan bahwa komoditas CPO masih memiliki sentimen positif dari program biodiesel B40/B50 domestik serta pemulihan permintaan dari India dan China, sementara batubara ditopang kebutuhan energi Asia dan konflik Timur Tengah.
"Sementara, tekanan datang dari tren transisi energi bersih, pelemahan ekonomi China, potensi penurunan harga Newcastle coal, serta risiko intervensi kebijakan domestik seperti DMO dan pengaturan ekspor baru," kata Hendra Wardana.
Hendra menyarankan investor untuk lebih selektif dalam memilih saham komoditas di tengah fase market yang sedang sensitif terhadap kebijakan ekonomi nasional.
"Fokus utama perlu diarahkan pada emiten yang memiliki cash flow kuat, utang rendah, biaya produksi efisien, dan valuasi yang sudah cukup murah setelah koreksi tajam," katanya.
Sementara itu, Pengamat Pasar Modal sekaligus Co-Founder AP Trading Insight Singapore Kiswoyo Adi Joe berpendapat kebijakan ini bertujuan mengatasi kebocoran potensi keuntungan negara dari transaksi impor komoditas.
"Sisi baiknya, saat badan baru itu terbentuk, biaya royalti khususnya untuk tambang, jadi dipangkas," ujar Kiswoyo Adi Joe pada Selasa (16/6/2026).
Menurut Kiswoyo, pengelolaan yang benar oleh badan baru ini dapat menjaga stabilitas harga komoditas Indonesia di level atas serta mengembalikan arus dana asing ke dalam negeri.
"Kalau badan ini berdiri dan diisi oleh profesional, pemerintah bisa terima untung yang lebih tinggi. Defisit anggaran kita bisa sembuh perlahan," katanya.
Kiswoyo memandang penurunan harga saham saat ini merupakan respons panik sesaat dari pelaku pasar dan menjadi momentum menarik bagi investor untuk melakukan aksi beli memanfaatkan penurunan harga.
"Rekomendasi buy on weakness pun dia sematkan untuk AALI dan LSIP dengan target harga masing-masing di Rp 9.000 per saham dan Rp 1.500 per saham sampai akhir 2026," tambah Kiswoyo Adi Joe.
Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan memberikan pandangan berbeda dengan mengingatkan bahwa belum ada informasi resmi mengenai bentuk maupun fungsi dari badan baru tersebut.
"Jika tujuannya untuk penguatan tata kelola ekspor, tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap makronya, dimana manfaat ekspor komoditas dapat diterima secara penuh oleh pemerintah," ujar Marolop Alfred Nainggolan pada Selasa (19/5/2026).
Alfred menyatakan konflik global saat ini ikut mendorong kenaikan harga komoditas yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan pendapatan emiten komoditas di sisa tahun 2026.
"With a note, eskalasi harganya jangan sampai mengganggu permintaan. Sebab, percuma harga naik tetapi volume penjualannya menurun," ungkap Marolop Alfred Nainggolan.
