Aspirasi pemerintah dalam mempercepat kemandirian energi nasional melalui pengembangan bahan bakar kelapa sawit hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar dinilai menghadapi kendala keekonomian serta kesiapan industri.
Langkah akselerasi energi berbasis sumber daya domestik ini sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, seperti dikutip dari Money.
Opsi yang tengah dikaji pemerintah meliputi produksi bensin dari crude palm oil, hilirisasi batu bara lewat teknologi gasifikasi, pembuatan bahan bakar sintetis, hingga pemanfaatan limbah pertanian sebagai alternatif energi murah.
ÔÇ£IESR menyambut baik ambisi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi,ÔÇØ kata Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, melalui keterangannya, Rabu (20/5/2026).
ÔÇ£Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal positif komitmen politik,ÔÇØ lanjutnya.
Walakin, target merampungkan proyek PLTS 100 gigawatt dalam kurun waktu tiga tahun dianggap sebagai tantangan masif dari sudut pandang teknis maupun linimasa eksekusi.
Oleh sebab itu, penahapan implementasi yang rasional sangat diperlukan agar target tersebut berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sistem, kesiapan sektor industri, dan kapasitas sumber daya manusia.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menyebutkan bahwa situasi krisis saat ini berakar dari tingginya ketergantungan nasional pada komoditas energi fosil yang harganya sangat volatil di pasar global.
ÔÇ£Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,ÔÇØ ujar Deon.
ÔÇ£Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,ÔÇØ lanjutnya.
Pemanfaatan komoditas kelapa sawit dan batu bara justru berisiko memicu pembengkakan biaya fiskal di sektor energi karena sifatnya yang cenderung lebih mahal daripada energi fosil yang digantikan.
Di samping itu, komoditas kelapa sawit serta batu bara dinilai tetap memiliki kerentanan risiko pasar yang serupa dengan bahan bakar minyak.
IESR juga mengingatkan adanya potensi benturan antara agenda kemandirian energi dan target swasembada pangan akibat perebutan serapan kelapa sawit serta limbah jagung.
Lonjakan permintaan kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dikhawatirkan dapat mengancam ketersediaan bahan baku minyak goreng serta pakan ternak bagi masyarakat dan petani.
Pemerintah kemudian didorong untuk menitikberatkan kebijakan pada peningkatan bauran energi terbarukan serta efisiensi energi melalui program elektrifikasi transportasi, industri, dan rumah tangga.
Aspek Keekonomian Konversi Kendaraan Listrik
Upaya elektrifikasi transportasi melalui konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik dipandang mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset kendaraan yang telah beroperasi.
Namun, skema implementasi ini masih dihadapkan pada persoalan tingginya biaya pengubahan komponen dibandingkan dengan membeli unit kendaraan listrik yang baru.
ÔÇ£Pertama, total biaya konversi saat ini masih cenderung mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru,ÔÇØ kata Raditya.
Komponen pendanaan terbesar tersedot untuk pengadaan baterai beserta conversion kit yang meliputi motor listrik serta komponen inverter, dengan porsi melebihi separuh dari total pengeluaran.
Tantangan lain yang mengemuka adalah belum terbentuknya ekosistem pendukung konversi kendaraan listrik yang memadai di dalam negeri.
Kondisi ini tecermin dari terbatasnya jumlah bengkel konversi resmi, sementara ketersediaan komponen-komponen utama masih bergantung pada jalur impor.
Ketergantungan impor komponen ini menjadi catatan krusial karena bertolak belakang dengan misi awal elektrifikasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor bahan bakar minyak.
ÔÇ£Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian,ÔÇØ ujar Raditya.
ÔÇ£Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,ÔÇØ lanjutnya.
