Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dinilai sedang menghadapi tekanan yang semakin berat. Indikator meningkatnya risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional tersebut salah satunya terlihat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Dilansir dari Media Indonesia, kurs rupiah mencatat posisi Rp17.812 per dolar AS pada 27 Mei 2026. Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai level tersebut menjadi penanda bahwa perekonomian domestik sedang bergeser dari tahapan waspada menuju situasi yang lebih serius.
"Indonesia sudah dalam posisi transisi dari lampu kuning ke lampu merah. Ini sebenarnya sudah saya prediksi sejak 2024, bahwa nilai tukar rupiah akan sampai pada ambang batas psikologis Rp17.500-18.000," ujarnya dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya yang tayang pada Rabu (27/5).
Walakin, Noorsy memandang gejolak saat ini tidak sama dengan krisis moneter yang terjadi pada 1998 silam. Pada periode tersebut, krisis dipicu oleh runtuhnya kepercayaan publik yang merembet menjadi persoalan ekonomi dan politik, serta minimnya pengawasan pada sektor perbankan.
Menurut penuturannya, indikasi ketidakpercayaan masyarakat mulai tampak saat ini, tetapi belum berkembang menjadi krisis politik. Kendati demikian, tekanan pada sektor moneter tetap harus diwaspadai karena cadangan devisa Indonesia terus menyusut selama empat bulan berturut-turut sejak Januari 2026. Pada saat yang sama, Bank Indonesia telah mengerek suku bunga acuan ke angka 5,25 persen demi membentengi nilai tukar rupiah.
Dampak depresiasi rupiah kini tidak lagi terbatas pada pasar keuangan, melainkan mulai memukul sektor riil. Lonjakan harga barang impor, pasokan bahan baku industri, energi, serta pangan berpotensi menggerus daya beli masyarakat sekaligus memperberat beban operasional para pelaku usaha.
Noorsy menyoroti penurunan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia yang merosot dari 50,1 menjadi 49,1 pada pertengahan Mei 2026. Angka di bawah ambang batas netral 50 ini mengindikasikan bahwa aktivitas industri manufaktur sedang mengalami kontraksi.
"Artinya, roda mesin produksi kita perlahan-lahan berhenti," kata Noorsy.
Kelesuan dunia usaha juga terlihat dari tingginya angka undisbursed loan atau fasilitas kredit yang telah disetujui oleh perbankan tetapi belum dicairkan oleh debitur. Jumlahnya tercatat mencapai Rp2.527,46 triliun.
Banyak pelaku komersial memilih menangguhkan penyerapan kredit akibat ketidakpastian ekonomi. Faktor utamanya adalah tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor yang memicu pembengkakan biaya produksi.
Situasi ini dinilai kian menyudutkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM melambung hingga 4,61 persen, angka yang berada jauh di atas NPL korporasi yang hanya bertengger di level 1,6 persen.
"Makanya saya billing, dibandingkan fiskal dan moneter, sektor riil yang terpukul," ujarnya.
Arah kebijakan ekonomi pemerintah juga tidak luput dari kritik karena dinilai terlalu berkiblat pada sistem serta standar eksternal. Ketergantungan ini dinilai membuat fondasi domestik menjadi lebih rapuh terhadap guncangan ekonomi global.
Guna memperkokoh struktur ekonomi nasional, Noorsy menawarkan lima langkah strategis. Tahapan pertama yakni penerapan pendekatan berbasis sumber daya (resource-based approach).
Langkah kedua adalah mendongkrak produktivitas nasional lewat reindustrialisasi, utamanya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
"Ini kata kuncinya adalah, kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Pendekatan ketiga adalah memperkuat kelembagaan ekonomi dengan memperbesar dukungan bagi UMKM sebagai pilar utama perekonomian. Langkah keempat berupa pemisahan struktur pasar secara tegas antara sektor komersial, sektor dengan harga terkendali, dan sektor dengan harga tetap agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Sementara itu, strategi kelima fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan agar lebih bersih, transparan, dan berintegritas demi memulihkan kepercayaan publik maupun investor.
"Tata kelolanya jangan bocor-bocor. Pemerintahan harus dikelola dengan jujur dan bebas dari korupsi," tandas Noorsy.
