PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) menyambut positif rencana pemerintah yang akan memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel pada Rabu (13/5/2026). Kebijakan ini dirancang untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dalam negeri sekaligus memperkuat struktur industri kendaraan listrik nasional.
Pemerintah saat ini sedang mematangkan skema subsidi baru untuk pembelian battery electric vehicle (BEV) yang dijadwalkan berlaku pada semester II/2026. Dilansir dari Otomotif, salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah pemberian besaran subsidi yang berbeda antara mobil listrik berbasis nikel dengan non-nikel.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan mengenai landasan perbedaan skema insentif tersebut. Menurutnya, penghitungan teknis akan diserahkan kepada Kementerian Perindustrian agar serapan nikel domestik mencapai angka maksimal.
"Yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Perhitungannya nanti dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Pihak produsen mengakui bahwa pengembangan teknologi baterai mereka sangat berkaitan dengan kebijakan pengolahan nikel di Indonesia. Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, mengonfirmasi bahwa pembangunan pabrik baterai di Karawang merupakan langkah strategis perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan mineral tersebut.
"Karena banyak orang yang mengaitkan antara baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kita berkeinginan pada saat kita membangun pabrik baterai yang ada di Karawang, kita ingin memaksimalkan penggunaan nikel," ujar Frans, Chief Operating Officer HMID.
Frans menekankan pentingnya utilisasi nikel bagi ekonomi mengingat Indonesia memegang posisi sebagai pemilik cadangan terbesar di dunia. Pemanfaatan optimal diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
"Di mana nikel itu kan salah satu sumber daya alam kita, nomor satu di dunia. Jadi kalau kita bisa utilisasi itu, tentunya akan berkontribusi terhadap Indonesia," kata Frans.
Meskipun mendukung penuh regulasi pemerintah, Hyundai tetap menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar. Perusahaan berkomitmen untuk terus menyelaraskan strategi produk dengan preferensi konsumen di tanah air.
"Hyundai selalu menyambut kebijakan pemerintah. Tapi kita juga harus melihat permintaan customer. Masyarakat Indonesia maunya apa, kalau maunya EV ya EV, kalau maunya hybrid ya hybrid," ujar Frans.
Penyesuaian terhadap aturan baru dipandang sebagai bentuk adaptasi perusahaan dalam mengikuti perkembangan ekosistem otomotif. Hal ini dilakukan demi memenuhi standar regulasi sekaligus menjaga kepuasan pelanggan.
"Jadi kita harus beradaptasi dengan aturan dan kebutuhan customer," kata Frans.
