PT Hutama Karya (Persero) tengah menggenjot pengerjaan proyek Sekolah Rakyat (SR) secara simultan di empat wilayah berbeda demi mengejar target operasional pada tahun ajaran baru mendatang. Proyek ini tersebar di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, hingga Maluku Utara.
Pengerjaan infrastruktur pendidikan ini merupakan mandat langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Inisiatif tersebut dilansir dari Kompas sebagai langkah nyata pemerintah dalam menyokong program prioritas nasional di bidang pendidikan.
Berbeda dengan pembangunan gedung tunggal pada umumnya, proyek Sekolah Rakyat ini dilakukan secara serentak di berbagai titik lokasi. Strategi tersebut diambil untuk menjamin adanya kesetaraan standar kualitas serta sistem pengawasan lapangan yang terkoneksi secara terpusat.
Manajemen Hutama Karya menerapkan sistem kerja yang terintegrasi guna memacu progres di lapangan. Hal ini mencakup penyelarasan jadwal pekerjaan, pengaturan distribusi sumber daya, hingga pengetatan kontrol kualitas di setiap tapak proyek yang sedang berjalan.
Sekolah Rakyat sendiri menjadi bagian dari visi strategis Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokus utamanya adalah menjangkau warga yang selama ini belum terakomodasi secara optimal oleh sistem pendidikan formal.
Pembangunan di wilayah Banten difokuskan pada dua lokasi utama, yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sementara itu, untuk area DKI Jakarta, proyek diarahkan guna memperkuat layanan pendidikan di pemukiman perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Ekspansi pembangunan juga menyentuh kawasan Sulawesi Barat yang meliputi Kabupaten Mamuju serta Kabupaten Polewali Mandar. Adapun di wilayah Maluku Utara, titik pengerjaan berada di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara.
Setiap kompleks Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pendidikan yang komprehensif. Sarana yang disediakan mencakup ruang kelas, asrama siswa, rumah dinas untuk tenaga pendidik, hingga fasilitas ibadah berupa masjid.
Selain itu, terdapat gedung serbaguna, area kantin, ruang penyimpanan atau gudang, serta penataan infrastruktur lingkungan kawasan. Kelengkapan fasilitas ini menjadi indikator utama keberhasilan proyek selain dari sisi kecepatan konstruksi fisik bangunan.
Strategi Percepatan dan Standarisasi
Hutama Karya mengadopsi pola pengerjaan paralel di seluruh titik lokasi pembangunan untuk menghemat waktu. Perusahaan juga memperkuat sistem koordinasi internal agar setiap kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi tanpa mengabaikan aspek mutu.
Skema kolaborasi operasi turut diterapkan di beberapa wilayah tertentu. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran rantai pasok dan tenaga kerja sehingga target penyelesaian sebelum dimulainya tahun ajaran baru tetap terjaga.
Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa tantangan terbesar terletak pada pengelolaan banyak lokasi dalam satu waktu. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga standar fungsi yang seragam di setiap wilayah.
Menurutnya, akselerasi ini bertujuan agar manfaat dari kehadiran Sekolah Rakyat dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas. Pengalaman perusahaan dalam menangani proyek infrastruktur besar menjadi modal utama dalam mengelola pembangunan yang tersebar secara geografis ini.
"SR di empat provinsi mencerminkan kesiapan Hutama Karya dalam menangani percepatan pembangunan yang tersebar, namun tetap terukur," ujar Hamdani.
