Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).
Keputusan tersebut diambil berdasarkan koordinasi internal pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Sebagaimana dilansir dari Nasional, kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara yang masih mencukupi.
"Kami sudah bersepakat, atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Bahlil menjelaskan bahwa indikator utama penetapan harga adalah Indonesian Crude Price (ICP) yang saat ini berada di level 77 dolar AS per barel. Angka ini dinilai masih aman karena batas atas dalam APBN berada pada angka 100 dolar AS per barel.
"Insya Allah sampai selama-lamanya ya. Sampai doain, ini kan tergantung dengan harga ICP. Tapi kalau sampai dengan 100 dolar AS itu sudah aman dalam APBN. San sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar AS," papar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Menteri ESDM juga menepis kekhawatiran mengenai sumber pendanaan untuk menutupi selisih harga tersebut. Menurutnya, realisasi kenaikan harga minyak sejauh ini masih dalam batas kendali pemerintah.
"Jadi kita itu baru split 7 dolar AS, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana? Kita ini baru naik 7 dolar AS sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini," imbuh Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada kelompok masyarakat mampu agar tidak mengonsumsi bahan bakar yang dialokasikan untuk warga miskin. Hal ini disampaikan dalam taklimat di depan Kabinet Merah Putih pada Rabu (8/4/2026).
"Yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya, kalau mau pakai bensin yang mahal dia harus bayar harga pasar. Lu udah kaya minta subsidi lagi, ya, enggak lah, yang kami bela rakyat miskin," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi sekitar 80 persen rakyat Indonesia melalui skema subsidi energi tersebut. Langkah ini menjadi prioritas utama meski harga minyak dunia mengalami peningkatan.
"Untuk BBM yang bersubsidi kami akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.
Guna menghadapi hambatan suplai energi akibat kondisi geopolitik, pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM untuk satu tahun ke depan. Presiden meyakini ekonomi Indonesia tetap kuat melalui pengelolaan jangka pendek yang kritis ini.
"Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap jangka pendek, yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah berencana akan menjelaskan langkah-langkah teknis lebih lanjut mengenai penguatan ekonomi setelah melewati periode 12 bulan pertama masa kepemimpinan tersebut.
"Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan, tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini," sambung Prabowo Subianto, Presiden RI.
