Tenaga pendidik jenjang Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru kini tengah merampungkan pengolahan nilai siswa secara manual setelah berakhirnya pelaksanaan Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil Tahun Pelajaran 2025ÔÇô2026. Sebagaimana dilansir dari Katanetizen, tugas rutin ini meliputi koreksi hasil pekerjaan, pengolahan berbagai komponen nilai, hingga penginputan ke rapor.
Proses administrasi akhir semester ini tetap dilakukan menggunakan aplikasi rapor manual seperti periode sebelumnya. Meskipun terdapat wacana penerapan e-rapor guna meningkatkan efisiensi, kebijakan tersebut akhirnya belum diberlakukan secara resmi bagi seluruh SD negeri di wilayah tersebut.
Pembatalan implementasi e-rapor tersebut dipicu oleh keterbatasan waktu dan kesiapan teknis yang belum matang sepenuhnya. Selain itu, muncul kebingungan di kalangan guru terkait informasi bahwa pengisian manual tetap harus dilakukan sebelum data dimasukkan ke dalam sistem e-rapor.
Hambatan utama yang dihadapi guru bukan hanya terbatas pada aspek penguasaan teknologi aplikasi baru. Tantangan paling berat justru terletak pada tanggung jawab menentukan nilai siswa secara adil dan logis, terutama bagi peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).
Dilema profesional muncul karena kebijakan pendidikan saat ini mengharuskan seluruh siswa naik ke jenjang berikutnya tanpa melihat kondisi akademik. Hal ini memaksa guru bekerja lebih cermat dengan menelusuri kembali rekam jejak tugas, ulangan harian, proyek, hingga perilaku siswa sepanjang semester.
Dalam praktiknya, kolaborasi sering terjalin antara guru muda yang menguasai aspek teknis dengan guru senior yang memiliki pengalaman pedagogis luas. Penilaian akhir ini dipandang sebagai proses reflektif bagi tenaga pendidik untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang telah diterapkan di kelas.
Sistem penilaian yang sederhana dan konsisten saat ini sangat dibutuhkan agar energi guru dapat terfokus pada pendampingan siswa dibandingkan beban administrasi. Komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan menjadi prioritas agar kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif.
